Kamis, 28 April 2016 18:16 WITA

Opini

Kecemasan Politik Datang Lagi

Editor: Adil Patawai Anar
Kecemasan Politik Datang Lagi

Belum hilang dalam ingatan, satu setengah tahun yang lalu kita disuguhkan tentang polemik Undang-Undang Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pasca berlakunya undang-undang tersebut, gelombang protes mengalir deras dari berbagai kalangan baik akademisi, aktivis, pekerja politik, budayawan dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Tekanan publik yang begitu besar karena menginginkan pemimpin dipilih langsung oleh rakyat membuat pemerintahan SBY-Boediono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada dan pemerintah daerah untuk mencabut undang-undang sebelumnya.

Melalui perdebatan yang panjang dan sangat alot akhirnya perppu disahkan menjadi undang-undang oleh DPR-RI.

Publik yang mengikuti dan mencermati perkembangan terkait produk hukum ini, tentu merasakan implikasi langsung . Salah satunya calon kandidat yang telah jor-joran melakukan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

Calon kandidat pasti mengalami kerugian yang tidak sedikit baik materi maupun non materi andai saja pilkada tetap dipilih oleh DPR. Tidak adanya kepastian regulasi, membuat calon kandidat diliputi kecemasan, kegalauan, dan ketidakpastian meski rasa optimis tetap mengiringi penantian keputusan tersebut.

Undang-undang tentang pilkada langsung yang telah disahkan tidak otomatis membuat sejumlah calon kandidat bernafas lega. Pasalnya, undang-undang itu mengatur soal politik dinasti yang melarang seseorang mengikuti pencalonan jika memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah.

Sejumlah calon kandidat yang merasa dirugikan mengajukan permohonan uji materi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pengajuan UU tersebut salah satunya dilakukan oleh Adnan Purichta Ichsan.

Kala itu merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga merupakan putra Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Upaya hukum yang ditempuh oleh sejumlah calon kandidat tidak sia-sia.

MK mengabulkan sebagian permohonan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s. Dalam hal ini Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Begitu pula dengan Pasal 7 huruf s yang kemudian dimaknai bahwa seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU atau KIP sebagai calon Kepala Daerah.

Peruntungan politik kandidat dalam proses kontestasi tahun lalu tentu ada yang berhasil meraih tahta kekuasaan dan mengalami kegagalan. Hal ini sangat ditentukan oleh strategi yang dijalankan oleh masing-masing kandidat.

Momentum politik kembali berlanjut. Terdapat 101 daerah akan menggelar pilkada pada tahun 2017. Pihak pemerintah, penyelenggara pilkada, partai politik, calon kandidat, tim sukses kembali disibukkan dengan persiapan menghadapi pilkada serentak tahap kedua.

Banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pilkada yang lalu mendorong pihak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Saat ini revisi undang-undang sedang memasuki tahap pembahasan di DPR.

Sejumlah pasal masih menjadi perdebatan antara pihak eksekutif dengan legislatif. Ada tiga hal krusial yang hingga kini belum menemui titik kesepakatan. Yakni soal syarat dukungan calon independen, calon kepala daerah mundur atau tidak dari jabatannya, dan praktik politik uang.

Kemungkinan besar revisi undang-undang ini akan molor dari jadwal sebelumnya. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap revisi undang-undang ini kembali dibuat cemas, gundah, dan perhatiannya tersita.

Pihak pemerintah berharap melahirkan pilkada yang berkualitas. Penyelenggara memiliki waktu yang cukup, calon kandidat yang statusnya incumbent, anggota DPR, PNS, TNI, POLRI tentu memiliki harapan agar langkah politiknya tidak terganggu oleh aturan yang baru. Figur yang akan menempuh jalur independen tidak dibebani oleh syarat dukungan yang lebih besar.

Harapan masyarakat agar pemerintah dan DPR bisa merumuskan regulasi secara bijak, tepat, dan tidak diskriminatif harus diwujudkan. Jangan sampai justru mempertontonkan konflik antara mereka yang merebut dan mereka yang mempertahankan kekuasaan.

Tak bisa dipungkiri, revisi undang-undang pilkada identik dengan muatan politis, berbicara tentang untung dan rugi. Sehingga kecemasan dalam panggung politik seringkali menjadi lakon. Kecemasan hadir sebagai metafora untuk membayangkan sebuah bangsa yang gelisah dan masyarakat yang gundah.

Terlepas dari bentuk kecemasan yang dialami, setiap figur yang akan maju bertarung dalam pemilihan tentu akan mengalami konsekuensi politik. Jadikan proses politik terdahulu sebagai cermin untuk melihat dan mengukur tekad, kemampuan, serta tujuan untuk berkompetisi. Karena pilkada bukan hanya menang dan kalah tapi bagaimana cara merebut secara konstitusional.

Jangan sampai kita melupakan esensi berdemokrasi. Pilkada harus mampu menjadi instrumen lahirnya pemimpin prorakyat dan menciptakan pemerintahan yang legal.

 

Jakarta, 28 April 2016

Nursandy Syam

Konsultan politik Jaringan Suara Indonesia (JSI)

Tags