Kamis, 08 September 2016 09:29 WITA

Aduh, RSUD Majene Berutang Rp2,4 Miliar ke BPJS

Penulis: Yusri
Editor: Almaliki
Aduh, RSUD Majene Berutang Rp2,4 Miliar ke BPJS

RAKYATKU.COM, MAJENE - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene berutang pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebab terjadi kesalahan saat pengodean klaim RSUD ke BPJS.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Cabang BPJS Polewali Mandar, Sarman Palipadang yang menanungi Majene dan Mamasa. Menurutnya, kasus tersebut berlangsung sebelum ia menjabat Kepala Cabang BPJS Polewali. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena kesalahan pengkodean klaim tahun 2014 hingga 2015.

"Sebenarnya kasus lama dan kepala cabangnya juga sudah berganti beberapa kali. Saya masuk tahun 2015 lalu bulan Agustus. Itu merupakan hasil temuan tim auditor dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ada kesalahan pembayaran akibat pengajuan koding (pengkodean) yang tidak seharusnya dan terlanjur dibayarkan ke RSUD," kata Sarman Palipadang.

Kesalahan yang dimaksud, kata Sarman, pihak RSUD melakukan kesalahan dengan melakukan pengkodean kontrol pendarahan. Kode tersebut tidak dibenarkan tim auditor dan Kemenkes sehingga menjadi temuan senilai Rp2,4 miliar. 

"Setelah diperiksa, memang ada kode kontrol pendarahan yang memang seharusnya tidak dikode dalam aplikasi. BPJS membayarkan biaya sesuai kode yang dimasukkan tapi kode kontrol pendarahan tidak boleh dimasukkan," katanya.

Padahal, pengkodean klaim yang dilakukan RSUD tersebut diverifikasi oleh BPJS sebelum dikirim. Sarman Palipadang beralasan, kesalahan pengkodean tersebut terjadi sebelum ia menjabat Kepala Cabang BPJS Polewali Mandar.

"Itu bukan zaman saya. dulu itu sudah dilakukan verifikasi. Sebenarnya kami tidak lalai tapi kami kirimkan ke Kemenkes dan ternyata tidak betul, jadi salah. Kemenkes mengatakan yang sudah dibayarkan harus dikembalikan," ungkap Sarman.

loading...

Sebenarnya, kejadian tersebut bukan hanya terjadi di Majene. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Polewali Mandar dengan nilai Rp1,3 miliar. Kata Sarman, kesalahan pembayaran tersebut sudah dibayarkan RSUD Polman.

Saat ini, pihak RSUD belum juga mengembalikan uang tersebut. Pemerintah Kabupaten, RSUD dan BPJS telah berkali-kali melakukan pertemuan namun belum menemui titik terang. Mekanisme pembayaran pengembalian tersebut bisa dilakukan dengan pemotongan klaim setiap bulan.

"Sebenarnya mekanismenya gampang, bisa pemotongan klaim dan setiap bulan membayar ke mereka Rp100 juta per bulan. Tergantung mekanisme dari mereka karena kita tinggal menindaklanjuti dari temuan mereka. Kalau pun tidak bersedia, buat pernyataan tidak bersedia mengembalikan dan kita akan teruskan ke Kementerian," jelas Sarman.

Pada tahun 2013, tunjangan jasa medis dokter di RSUD Majene hingga mencapai Rp2,1 miliar tidak dibayarkan hingga saat ini. Sarman beralasan, pembayaran jasa dokter tersebut bukan tanggungan mereka. Melainkan tanggungan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dikelola Kemenkes sendiri pada saat itu.

"Ini kasus Jamkesmas dan itu dulu dikelola Kementerian, ada sekitar 2,1 miliar jasanya belum dibayarkan oleh Kemenkes. Kita beda lagi, BPJS itu 1 Januari 2014 baru terbentuk sementara mereka tahun 2013 yang dikelola Kemenkes. Kita tidak bisa menanggulangi itu karena kita berdiri tahun 2014," kata Sarman.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Majene belum memberikan terkait kasus tersebut.

Loading...
Loading...