Senin, 29 Agustus 2016 20:01 WITA

Januari 2019, Penduduk Sulsel Ditarget 100 Persen Terdaftar BPJS

Penulis: Fathul Khair
Editor: Jumardin Akas
Januari 2019, Penduduk Sulsel Ditarget 100 Persen Terdaftar BPJS

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional IX, menargetkan seluruh penduduk Provinsi Sulsel akan masuk ke dalam program BPJS Kesehatan hingga 1 Januari 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Kepala Divisi (Kadiv) Regional BPJS Kesehatan IX, Andi Rismaniswati Syaiful. "Harusnya memang paling lambat 1 Januari 2019 harus terdaftarkan sebagai peserta JKN KIS," ungkanya Senin (29/8/2016).

Saat ini, kata dia, sudah 69 persen penduduk Sulsel yang telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Dari total 69 persen itu, sekitar 1.6 juta jiwa penduduk Sulsel terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, atau masuk dalam kategori fakir miskin dan tidak mampu.

"Terkait Jamkesda, dijamin pemerintah berdasarkan Perpres dan undang-undang 24. Bahwa masyarakat miskin tidak mampu masuk dalam kategori PBI nasional, dan PBI daerah. Sehingga menjadi kewajiban Pemda menanggung masyarakat miskin dan tidak mampu," jelas Rismaniswati.

Baca Juga: Kadis Kesehatan Sulsel: BPJS Tak Bebankan APBD

loading...

Sehingga menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 20 Tahun 2009 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis yang saat ini digodok di DPRD Sulsel, akan menjadi pelengkap terhadap regulasi yang ada sebelumnya.

"Kami melihat Perda kemarin itu tidak jelas dituliskan bahwa yang dijamin oleh Pemda itu jaminan kesehatan geratis hanya masyarakat miskin. Sehingga kami sepakat dipertegas lagi yang dijamin yang tidak mampu dan itu khusus kelas tiga, dan ini sejalan dengan regulasi yang ada," jelasnya.

Sebab dalam regulasi melalui Perpres sebelumnya dijelaskan, untuk masyarakat tidak mampu masuk kriteria PBI daerah dan terdaftar sebagai peserta BPJS kelas tiga.

"Jadi kalau misalnya mau naik kelas, itu otomatis haknya gugur. Jadi itu akan dipertegas lagi di Ranprda kita ini," demikian Rismaniswati.
 

Loading...
Loading...