Senin, 29 Agustus 2016 14:52 WITA

Kadis Kesehatan Sulsel: BPJS Tak Bebankan APBD

Penulis: Fathul Khair
Editor: Andi Chaerul Fadli
Kadis Kesehatan Sulsel: BPJS Tak Bebankan APBD
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pembahas Ranperda, tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 20 Tahun 2009 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis, di gedung DPRD Sulsel, Senin (29/8/2016).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Rachmat Latief mengungkapkan, beban 60 persen anggaran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan membebankan ABPD kabupaten dan kota.

Alasannya, sharing anggaran antara pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi masing-masing dengan pembagian 60 dan 40 persen. 

Rasio itu sudah menjadi program Kesehatan Gratis Gubernur Sulsel sejak lama. Sebelum diintegrasikan ke dalam program JKN BPJS Kesehatan.

"Sekarang kita jadikan BPJS tetap dengan angka 40 persen kita konsekuensi dari provinsi untuk kabupaten kota. Kita sebutnya sebagai bantuan khusus. Dan itu yang masuk di APBD kabupaten kota," jelas Rachmat, Senin (29/8/2016).

Kadis Kesehatan Sulsel: BPJS Tak Bebankan APBDRapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pembahas Ranperda, tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 20 Tahun 2009 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis, di gedung DPRD Sulsel, Senin (29/8/2016).

Menurutnya, anggaran itu sudah cukup membantu dana di kabupaten kota untuk melunasi pembayaran BPJS Kesehatan.

"Yang namanya bantuan, itu tidak kita minta kembali. Itu (Bantuan) untuk membayar klaim pembayaran puskesmas dan rumah sekitarnya," kata dia.

loading...

"Jadi di daerah tidak lagi ada kaitan setelah membayar. Itulah sehingga kami meminta ke teman-teman kabupten kota dalam RDP tadi," tambah Rachmat.

Ranperda yang saat ini digodok di DPRD Sulsel akan menjadi sebuah aturan yang lebih rinci. Sebagai payung hukum atas terintegrasinya program kesehatan gratis ke dalam BPJS.

"Tapi kesehatan gratisnya tidak hilang. Cuma pelaksanaannya sekarang diserahkan ke BPJS kesehatan. Terbukti dengan premi pembayarannya masih seperti dulu, yaitu 40 provinsi dan 60 kabupaten. Dan ini yang berjalan sampai sekarang," ucap Rachmat.

Saat ini penduduk miskin di Sulsel diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Menurutnya, Jamkesda dulu bukan hanya mengakomodir warga miskin saja, tapi seluruh warga.

"Tapi sekarang dari total penduduk yang kaya dan miskin kita ptong, yang miskinnya kita minta para bupati untuk memverifikasi. Itulah yang diusulkan para bupati itu. Agar daftar orang miskin dan kemudian disetor ke BPJS kesehatan," jelas Rachmat.

Loading...
Loading...