Selasa, 30 Juni 2020 16:15 WITA

Surat Bebas Covid Syarat Lintas Daerah, NA Minta Wali Kota-Bupati Se-Sulsel Bikin Skenario Bersama

Editor: Abu Asyraf
Surat Bebas Covid Syarat Lintas Daerah, NA Minta Wali Kota-Bupati Se-Sulsel Bikin Skenario Bersama
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah bersama Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar.

RAKYATKU.COM - Penanganan Covid-19 harus disikapi dan diatasi bersama. Harus ada upaya dilakukan bersama untuk betul-betul selesai. 

Demikian disampaikan Gubernur Sulsel dalam sambutanya pada pembukaan rapat koordinasi pengawasan daerah akuntabilitas percepatan penanganan Covid-19 se-Sulsel tahun 2020 di ruang rapat pimpinan kantor gubernur Sulsel, Selasa (30/6/2020).

Acara yang dibuka Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah itu hadir Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka; Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe; Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar; Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap; dan Sekprov Sulsel Dr Abdul Hayat Gani.
 
Acara yang dirangkaikan dengan penandatangan MoU antara Pemprov dan Kajati Sulsel tentang penanganan kasus hukum bidang perdata dan tata usaha negara diikuti secara virtual Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, wali kota, bupati, dan unsur forkompinda kabupaten dan kota se-Sulsel.

Gubernur Sulsel meminta kepada Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dan bupati se-Sulsel untuk menyusun skenario bersama tentang penerapan surat bebas Covid-19 sebagai syarat perlengkapan perjalanan lintas daerah.

"Bukan hanya di bandara. Lintas batas darat juga diberlakukan," jelas Nurdin Abdullah.

Surat Bebas Covid Syarat Lintas Daerah, NA Minta Wali Kota-Bupati Se-Sulsel Bikin Skenario Bersama

Penerapan surat bebas Covid-19 bagi pelintas batas daerah itu, jelas Nurdin Abdullah, untuk percepat pemutusan mata rantai penularan Covid-19 di Sulsel.

loading...

Menurut Nurdin Abdullah, Sulsel mampu menghemat anggaran penanganan Covid-19. Dari Rp500 miliar jumlah anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang disepakati bersama DPRD, baru Rp146 miliar yang telah digunakan.

Dijelaskan, penghematan anggaran itu karena Pemerintah Provinsi Sulsel banyak menerima bantuan dari pihak ketiga. 
Menurut peraih penghargaan antikorupsi Bung Hatta Anti-Curruption Award 2017 ini, donasi pihak ketiga itu termasuk 45 ventilator. 

"Baru dua ventilator yang dipakai. Semua dari subangan pihak ketiga," jelasnya. 

Banyaknya sumbangan non APBD itu, katanya, sebagai bukti bahwa penanganan Covid di Sulsel dilakukan secara gotong royong.  

"Banyak sekali sumbangan pihak ketiga. Banyak sekali bantuan sembako dari donasi pihak ketiga yang kita sudah salurkan ke seluruh daerah di Sulsel," jelas bupati Bantaeng priode 2008-2018 ini.
 

Loading...
Loading...