Rabu, 20 Mei 2020 10:03 WITA

Ditunda ke Malam Hari, Sidang Lanjutan Kasus Fee 30 Persen Hanya Berlangsung Singkat

Penulis: Syukur
Editor: Abu Asyraf
Ditunda ke Malam Hari, Sidang Lanjutan Kasus Fee 30 Persen Hanya Berlangsung Singkat
Kasus fee 30 persen masih terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Kasus ini telah menyeret dua orang yakni Erwin Syafruddin Haiya yang telah divonis dan Hamri Haiya yang masih berstatus terdakwa.

RAKYATKU.COM - Kasus fee 30 persen masih terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Kasus ini telah menyeret dua orang yakni Erwin Syafruddin Haiya yang telah divonis dan Hamri Haiya yang masih berstatus terdakwa.

Sidang lanjutan Hamri Haiya yang mantan Camat Rappocini berlangsung Selasa malam (19/5/2020). Lima anggota DPRD Makassar dan satu mantan legislator hadir. Namun, tidak sempat memberikan kesaksian.

Awalnya, sidang dijadwalkan pagi hari. Namun, karena jadwal sidang hakim yang menangani perkara ini padat, sidang baru bisa dilaksanakan pada malam hari. 

Dalam sidang lanjutan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengagendakan menghadirkan tujuh orang saksi. Termasuk enam anggota DPRD Makasssar periode 2019-20204.  

Dari enam anggota DPRD yang diundang, hanya lima yang hadir. Mereka yakni Irwan Jafar (NasDem), Supratman (NasDem), Zainal Beta (PAN), Fasruddin Rusli (PPP), dan Abdi Asmara (Demokrat). 

Sidang tersebut hanya berlangsung singkat. "Sidang lanjutan kasus fee 30 persen dinyatakan ditunda dan akan kembali sidang pada 28 Mei mendatang," ucap ketua majelis hakim, Daniel Pratu. 

Selain menunda sidang, hakim juga mengabulkan permohonan pengalihan status tahanan Hamri Haiyya dari rutan menjadi tahanan kota. 

Status tahanan kota ini diperoleh Hamri Haiya menjelang lebaran Idulfitri. 

loading...

"Statusnya Pak Hamri jadi tahanan kota. Kita menunggu putusan dari JPU," ungkap Ahmad Farid, kuasa hukum Hamri.

Sebelumnya, Hamri Haiya didakwa bersalah telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Saat menjabat sebagai Camat Rappocini, Hamri Haiya diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Erwin Syafruddin Haiya selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dan Helmy Budiman, selaku kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar.

Terhitung sejak bulan Juli 2016 hingga Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor BPKAD Kota Makassar. Erwin Haiya lebih dulu divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Negeri Makassar.

Dalam dakwaan JPU, perbuatan Hamri Haiya dinilai merupakan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Akibat perbuatan tersebut dinilai menguntungkan terdakwa Hamri Haiya sebesar Rp2.378.754.753,70 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Kecamatan Rappocini sebesar Rp1.928.754.753,70.

Adapun total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp26.993.804.083,79 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksan Investigatif BPK RI Nomor:104/LHP/XXI/12/2018 tanggal 31 Desember 2018.
 

Loading...
Loading...