Rabu, 08 April 2020 09:30 WITA

Terapkan PSBB Mulai Jumat untuk Lindungi Warga Jakarta, Ini Risiko yang Ditanggung Anies Baswedan

Editor: Abu Asyraf
Terapkan PSBB Mulai Jumat untuk Lindungi Warga Jakarta, Ini Risiko yang Ditanggung Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Presiden RI, Joko Widodo dalam sebuah kesempatan.

RAKYATKU.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berani mengambil risiko. Demi melindungi warga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan mulai Jumat (10/4/2020).

DKI menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Sebelumnya, Anies mengusulkan karantina wilayah. Namun, ditolak Istana. Presiden Joko Widodo hanya mengizinkan PSBB.

Karantina wilayah atau PSBB sama-sama memiliki risiko yang tidak ringan. Berdasarkan data, ada 3,7 juta warga yang harus mendapatkan bantuan. Mulai warga miskin hingga yang rentan miskin.

PSBB membuat pekerja harian harus tinggal di rumah. Tidak bisa keluar mencari nafkah. Otomatis, Pemprov DKI harus menjamin kebutuhan hidup mereka selama PSBB diberlakukan.

Anies Baswedan sudah memikirkan hal tersebut. Dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo, dia menyampaikan siap menanggung kebutuhan hidup 1,1 juta warga.

Sisanya, 2,6 juta berharap ditanggung pemerintah pusat. Sebagai ibu kota negara, warga Jakarta memang ikut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono mengingatkan, bantuan kepada warga miskin ibu kota segera diberikan menyusul pemberlakuan PSBB.

Mujiyono mengatakan, sebanyak 1,1 juta warga selama ini sudah mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta secara rutin. Sementara 2,6 juta penduduk terdata sebagai penduduk rentan miskin.

Pada Selasa malam (7/4/2020), Anies mengumumkan pemberlakuan PSBB yang telah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan menteri, efektif mulai hari Jumat, tanggal 10 April 2020, " ujar Anies Baswedan dalam jumpa pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

loading...

Anies mengatakan penerapan PSBB itu pun sudah dibicarakan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang berlangsung hingga malam hari.

"Kita semua menyadari bahwa persoalan Covid-19 membutuhkan kerja semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini. Karena penyebarannnya dari orang ke orang. Itu sebabnya interaksi antarorang penting sekali untuk dibatasi," kata Anies.

Anies pun menegaskan, secara prinsip DKI selama ini sudah menerapkan apa yang diatur lewat PSBB. Seperti pembatasan rumah ibadah, sekolah, tempat kerja, dan transportasi. 

Dalam PSBB, yang akan dilakukan adalah penegakan agar ditaati masyarakat.

Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto guna meminta restu penerapan PSBB di DKI Jakarta. 

Merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2020, kepala daerah yang ingin menerapkan PSBB harus meminta izin ke Menkes. Selanjutnya, Menkes pun berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional mengenai ajuan kepala daerah tersebut.

Setelah melalui beberapa proses revisi, pengajuan dari DKI itu akhirnya disetujui. Terawan meneken surat persetujuan PSBB di DKI. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020.

Terawan mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, data yang menunjukkan peningkatan dan penyebaran kasus virus corona yang signifikan dan cepat, serta transmisi lokal di Jakarta.

Lalu, kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya terkait pelaksanaan PSBB di DKI guna menekan penyebaran Covid-19.
 

Loading...
Loading...