Selasa, 07 April 2020 19:54 WITA

Menag Tiadakan Tarawih di Masjid dan Salat Id, Begini Tanggapan MUI Pusat

Editor: Abu Asyraf
Menag Tiadakan Tarawih di Masjid dan Salat Id, Begini Tanggapan MUI Pusat
Sekjen MUI Pusat, Anwar Abbas

RAKYATKU.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menanggapi panduan Ramadan dan Idulfitri yang dikeluarkan Menteri Agama.

Dalam panduan tersebut, sejumlah ritual terkait Ramadan ditiadakan di masjid. Salah satunya, salat tarawih berjemaah. Termasuk buka puasa bersama yang sudah jadi tradisi.

Salat Idulfitri juga ditiadakan. Termasuk takbiran keliling yang selama ini sudah menjadi kebiasaan.

Sekretaris Jenderal (MUI) Pusat, Anwar Abbas mengatakan, panduan itu berlaku jika Covid-19 belum terkendali.

Pedoman itu, katanya, telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. 

"Sebenarnya dari fatwa yang sudah ada dan dapat disimpulkan bahwa bila situasi wabah tidak terkendali dan kalau kita shalat id maka penularannya akan semakin tinggi dan terbuka, maka shalat id ditiadakan," kata Anwar kepada wartawan, Selasa (7/4/2020). 

Fatwa MUI itu dikeluarkan pada 16 Maret 2020. Selain mengatur tentang salat Jumat, juga sudah menyinggung ibadah lainnya. Termasuk salat idulfitri.

loading...

Namun, kata Anwar, jika mendekati hari raya Idulfitri wabah Covid-19 sudah lebih terkendali, shalat id dapat diselenggarakan. Meski begitu, salat harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 

"Misalnya menyangkut jarak dan kebersihan serta tingkat keamanannya," ucap Anwar. 

MUI akan berkonsultasi dengan para ahli, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Kesehatan. 

"Bisa dan tidak bisanya kita salat berjemaah konsultasinya bukan dengan Kemenag tapi dengan meminta pandangan para ahli dan badan penanggulangan bencana dan Kemenkes," kata Anwar. 

Sebelumnya, Kementerian Agama menerbitkan surat edaran mengenai panduan ibadah Ramadan dan Idulfitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi Covid-19. 

Edaran yang ditujukan bagi kepala Kanwil Kemenag Provinsi, kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) seluruh Indonesia ini diterbitkan Menteri Agama Fachrul Razi pada Senin (6/4/2020). 

Loading...
Loading...