Senin, 06 April 2020 00:02 WITA

Tidak Efektif Tanpa Sanksi, Yusril Ihza Mahendra Kritik Jurus PSBB Jokowi

Editor: Abu Asyraf
Tidak Efektif Tanpa Sanksi, Yusril Ihza Mahendra Kritik Jurus PSBB Jokowi
Yusril Ihza Mahendra bersama Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan.

RAKYATKU.COM - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah tidak efektif. Landasan hukumnya lemah. Tanpa sanksi pidana.

Kelemahan itu diungkap pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra. "Semuanya serba tanggung," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (5/4/2020).

Ada tiga undang-undang yang dijadikan dasar PSBB. Mulai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Namun, bagi Yusril, ketiga undang-undang sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah corona ini. Mestinya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Alasannya, Indonesia belum punya peraturan perundang-undangan yang mengatur soal sanksi pelanggar pembatasan sosial semacam ini.

Permenkes, katanya, tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misal, pelanggarnya dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda Rp1 miliar, itu hanya bisa diatur dalam UU. 

loading...

"PP saja tidak bisa mengatur sanksi pidana, apalagi Permen (Peraturan Menteri Kesehatan)," kata mantan pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 itu.

"Celakanya, UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya presiden terbitkan perppu yang komprehensif untuk menghadapi corona," tutur Yusril.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Juga Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB yang diterbitkan Jokowi. 

Namun, kedua peraturan itu tak bisa mengatur soal sanksi pidana. Negara, kata Yusril, butuh aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam PSBB.

Terkait maklumat Kapolri, Yusril menyebut juga lemah. "Maklumat itu sejatinya adalah sebuah pengumuman tentang sesuatu. Bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, dan seterusnya," tutup Yusril.

Loading...
Loading...