Minggu, 05 April 2020 08:00 WITA

"Kenapa Harus Properti Pribadi?" Gugatan Pemilik Hotel yang Tolak Jadi Karantina Kalah di Pengadilan

Editor: Abu Asyraf
ILUSTRASI

RAKYATKU.COM - Pemilik hotel bintang tiga dan empat di Pakistan menolak properti mereka digunakan sebagai lokasi karantina. Namun, petisi yang mereka ajukan ke pengadilan ditolak.

Pemohon, Sikandar Bashir dalam pembelaannya yang diajukan pada hari Jumat menyatakan bahwa Otoritas Manajemen Bencana Nasional (NDMA) telah diarahkan untuk mendirikan pusat karantina di sebuah hotel lokal.

Dia berpendapat bahwa arah seperti itu berada di luar wewenang NDMA. Dia mendesak pengadilan untuk campur tangan berdasarkan Pasal 199.

"Mengapa pemerintah tidak menggunakan salah satu propertinya daripada properti pribadi?" kata Bashir, menambahkan. 

"Siapa yang akan datang ke hotel ini setelah transformasi menjadi pusat karantina? Mengapa pemerintah tidak menggunakan Gedung Perdana Menteri sebagai karantina pusat bukan milik pribadi?"

Selama persidangan tentang kelayakan petisi, Ketua Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) Athar Minallah mengatakan, negara itu melewati situasi luar biasa karena wabah virus corona.

"Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah federal dan otoritas jelas untuk melindungi masyarakat luas dan hak-hak dasar mereka," kata ketua pengadilan.

"Diselesaikan bahwa kepentingan publik pada umumnya menang atas hak individu," katanya.

loading...

Dalam perintah tertulis pengadilan menyebutkan, "Adalah kepentingan umum untuk tidak menggunakan yurisdiksi karena hal itu akan berarti campur tangan dengan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas dan pemerintah federal untuk memenuhi tantangan yang muncul karena keadaan luar biasa."

"Tidak dapat dikesampingkan bahwa campur tangan oleh pengadilan ini dengan keputusan otoritas dan pemerintah federal, dapat berisiko membahayakan kepentingan masyarakat luas dan hak-hak dasar mereka," katanya lebih lanjut.

"Pemerintah bahkan dapat menggunakan rumah saya," kata ketua pengadilan.

Memperhatikan bahwa penasihat hukum tersebut tidak dapat memuaskan pengadilan, ketua pengadilan IHC mengatakan jika pemohon percaya bahwa tindakan pemerintah menyebabkan kerugian, pengadilan dapat mengklaim ganti rugi nantinya.

Pengacara hotel swasta mengatakan bahwa NDMA setidaknya bisa memberi tahu pengadilan apa yang ingin mereka lakukan.

Ketua Hakim Minallah menanyakan apakah pengadilan di negara lain telah mencampuri urusan pemerintah dalam situasi seperti itu.

Pengacara pemohon mengaku tidak tahu tentang apa yang terjadi di negara lain. Pengadilan akhirnya menolak petisi yang menyatakan tidak dapat dipertahankan.

Loading...
Loading...