Sabtu, 04 April 2020 19:55 WITA

Kebijakan Baru Pemda Barru; Hentikan Pemungutan Retribusi Umum Selama 3 Bulan

Penulis: Achmad Afandy
Editor: Abu Asyraf
Kebijakan Baru Pemda Barru; Hentikan Pemungutan Retribusi Umum Selama 3 Bulan
Bupati Barru, Suardi Saleh

RAKYATKU.COM,BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh mengeluarkan kebijakan baru. Tujuannya, membantu warga selama masa penanganan Covid-19.

Pemkab Barru mengabaikan dulu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan sejumlah retribusi umum dihentikan sementara.

"Retribusi jasa umum akan dihapuskan selama tiga bulan ke depan," kata Suardi Saleh saat memimpin rapat menindaklanjuti instruksi Mendagri tentang refocusing anggaran di Posko Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Barru, Sabtu (4/4/2020).

Selain retribusi jasa umum, retribusi kesehatan, parkir, pajak untuk hotel dan restoran juga akan dibebaskan untuk sementara waktu.

Rapat itu dihadiri Ketua DPRD Barru Lukman T; Wakil Bupati Nasruddin AM; penjabat Sekda Abustan; Kepala BPKAD Abubakar; Kadis Kominsta Syamsuddin; dan Kadis Kesehatan dr Amis Rivai. 

Suardi Saleh menyampaikan bahwa instruksi Mendagri harus segera dijalankan. Paling lambat tujuh hari dari hari ini.

"Refocusing anggaran akan dilakukan secepatnya," tambah Suardi Saleh saat memimpin rapat koordinasi penanganan corona.

Selain itu, pihaknya juga akan memesan masker dalam jumlah banyak kepada para pengusaha untuk dibagikan ke warga. Meskipun, sebut dia, kebijakan itu bukan berarti membolehkan untuk beraktivitas di luar rumah.

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 2 April 2020 berisi sejumlah poin yang harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah kabupaten/kota.

loading...

Pertama, melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas.

Kedua, melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk mensosialisasikan
dan mengimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19.

Ketiga, memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing. Baik dalam ketersediaan suplay dan kelancaran distribusi. Akitivitas industri dan pabrik, serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan Covid-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Keempat, pelaksanaan instruksi menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak dikeluarkannya instruksi menteri ini.

Kelima, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum melaksanakan percepatan pengumuman penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama tujuh hari sejak dikeluarkan instruksi menteri akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

Selanjutnya, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan instruksi menteri dalam negeri ini.


 

Loading...
Loading...