Selasa, 31 Maret 2020 11:00 WITA

Berkali-kali Usulannya Ditolak Istana, Ini Bukti Kebijakan Anies Baswedan Berwawasan Jauh ke Depan

Editor: Abu Asyraf
Berkali-kali Usulannya Ditolak Istana, Ini Bukti Kebijakan Anies Baswedan Berwawasan Jauh ke Depan
Anies Baswedan

RAKYATKU.COM - Pemerintah daerah gregetan untuk melindungi wilayahnya dari virus corona. Pemerintah pusat kukuh mengambil kendali. 

Usulan Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Jakarta ditolak mentah-mentah.

"Tidak diterima, itu otomatis ditolak," kata juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, Senin malam (30/3/2020).

Menurut Fadjroel, pemerintah daerah hanya bisa menerapkan isolasi terbatas di wilayahnya. Misalnya, dilakukan di tingkat RT/RW atau desa/kelurahan.

"Tapi, kalau tingkatan nasional atau provinsi itu harus di tangan presiden. Tapi presiden tidak mengambil karantina wilayah," jelasnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengirim surat ke pemerintah pusat. Surat bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020 itu berisi permintaan memberlakukan karantina wilayah di Jakarta.

Bukan kali ini saja kebijakan Anies Baswedan untuk memutus mata rantai wabah ditolak pemerintah pusat. Sebelumnya, pembatasan transportasi massal, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT, pada 15 Maret 2020 juga dianulir pemerintah pusat.

Sehari setelah kebijakan itu diambil, terjadi antrean panjang penumpang. Alih-alih social distancing demi mencegah penyebaran virus Corona, justru kerumunan yang didapatkan akibat pembatasan transportasi publik itu.

Pada rapat teknis percepatan penanganan COVID-19 yang disiarkan di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (16/3/2020), Anies mengungkap alasannya melakukan pembatasan. 

loading...

"Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrem, apa sih tujuannya? Tujuannya, mengirimkan 'pesan kejut' kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrem. Jadi, ketika orang antre panjang, 'Oh iya Covid-19 itu bukan fenomena di WA (WhatsApp) yang jauh di sana. Ini ada di depan mata kita.' Kalau kita tidak kirim pesan efek kejut ini, penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Yang tidak tenang ini siapa, yang menyadari ini," kata Anies.

Malam harinya, Anies pun mencabut kebijakannya. Pencabutan pembatasan transportasi massal itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar transportasi publik tetap disediakan.

Kebijakan Anies membatasi transportasi publik yang telah dianulir itu pun menuai sindiran dari pihak Istana Kepresidenan. Jubir Presiden Fadjroel Rachman menolak kebijakan 'efek kejut' itu.

Fadjroel mengatakan kebijakan yang ada haruslah rasional. Kebijakan itu juga tak boleh melenceng dari kebijakan Presiden Jokowi.

"Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur. Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut', tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai 'panglima perang' melawan pandemi Covid-19," kata Fadjroel lewat keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Belakangan setelah kasus Covid-19 meningkat, pemerintah kelabakan. Warga diimbau agar tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penularan virus mematikan ini.

Salah satu bukti bahwa kebijakan Anies Baswedan sudah mempertimbangkan jauh ke depan. Sebelum lebih banyak korban berjatuhan. 
 

Loading...
Loading...