Selasa, 24 Maret 2020 19:30 WITA

Pemerintah Tiadakan UN di Tengah Wabah Covid-19, DPRD Makassar: Nilai Rapor Lebih Fair

Penulis: Syukur
Editor: Abu Asyraf
Pemerintah Tiadakan UN di Tengah Wabah Covid-19, DPRD Makassar: Nilai Rapor Lebih Fair
Andi Suhada Sappaile

RAKYATKU.COM - Pemerintah memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) 2020. Legislator DPRD Makassar menganggap jauh lebih fair jika rapor yang jadi ukuran.

UN sedianya dilaksanakan 30 Maret sampai 2 April untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) diagendakan paling telat akhir April.

Namun dengan pendemi corona, pemerintah pusat memutuskan untuk meniadakan UN. Peniadaan UN di tengah wabah Corona disambut baik di tengah masyarakat. Termasuk oleh para wakil rakyat di legislatif. 

"Sudah tepat pemerintah mengambil tindakan tersebut di tengah merebaknya virus Covid-19 yang mematikan ini," ungkap Andi Suhada Sappaile, wakil ketua DPRD Kota Makassar, Selasa (24/3/2020).

Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dengan keputusan tersebut, pemerintah telah memiliki pertimbangan. Terlebih, UN memang telah direncanakan dihapus tahun depan.

"Pemerintah pasti sudah memikirkan opsi lain setelah UN ini ditiadakan karena memang sudah direncanakan kalau UN 2021 ditiadakan," tambahnya.

loading...

Dikatakan, saat ini pun para pelajar sudah tidak belajar di sekolah untuk menghindari penyebaran virus corona. 

"Sekarang anak sekolah ditarik ke rumah untuk belajar secara online. Itu semua mengikuti imbauan dari pemerintah untuk social distancing. Salah satu wujud menghindar dari virus Covid-19 ini," jelas ketua PDIP Makassar ini. 

Senada dengan Suhada, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo juga sepakat. Ia mengatakan, sudah selayaknya prestasi siswa dinilai dari rapor. Bukan dari ujian nasional.

"Saya setuju dengan peniadaan ujian nasional. Nilai rapor tepat karena nilai rapor lah yang menilai prestasi siswa selama tiga tahun belajar. Ini lebih fair ketimbang pelaksanaan ujian nasional. Jadi menurut saya lebih baik sistem penilainnya berdasarkan nilai rapor siswa," ungkap legislator dari Partai NasDem ini.

Loading...
Loading...