Sabtu, 29 Februari 2020 18:13 WITA

Ada Kesalahpahaman dalam Penolakan KUII terhadap RUU Omnibus Law, Ini Penjelasan Sekjen MUI Pusat

Editor: Abu Asyraf
Ada Kesalahpahaman dalam Penolakan KUII terhadap RUU Omnibus Law, Ini Penjelasan Sekjen MUI Pusat

RAKYATKU.COM - Jumat malam, 28 Oktober 2020. Menteri Agama RI, Fachrul Razi tiba lebih awal di Hotel Novotel Bangka and Convention Centre.

Menag dijadwalkan menutup Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII tersebut. Dia jauh-jauh datang ke Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.

Saat Fachrul Razi datang, rekomendasi belum selesai dibahas. Rencananya, dibacakan dalam forum. Lalu, peserta menyampaikan tanggapannya. Komisi Fatwa MUI, Abdurahman Dahlan yang bertugas membacakannya.

Karena Menag sudah lama datang, panitia memutuskan menunda sesi tanggapan. Saat itu sudah pukul 22.00 WIB. Tidak enak hati Menag Fachrul Razi terlalu lama menunggu. Sesi tanggapan dipastikan berlangsung lama.

Pimpinan sidang meminta peserta untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis. Itu jadi bahan pertimbangan bagi panitia pengarah untuk menyempurnakan hasil rumusan rekomendasi.

"Tawaran pimpinan sidang diterima secara aklamasi oleh peserta rapat pleno," jelas Anwar Abbas, sekretaris jenderal MUI Pusat yang menjadi ketua panitia pengarah KUII VII dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyatku.com, Sabtu (29/2/2020).

Ada Kesalahpahaman dalam Penolakan KUII terhadap RUU Omnibus Law, Ini Penjelasan Sekjen MUI Pusat

Ketua panitia pengarah KUII, Anwar Abbas (duduk) berbincang dengan ketua panitia, Ustaz Zaitun Rasmin.

Ternyata setelah acara penutupan selesai, banyak pihak telah menyampaikan sikap dan pandangan. Begitu pula keberatan-keberatan tentang hasil komisi rekomendasi tersebut.

Menurut Anwar Abbas, telah terjadi kesalahpahaman terkait dengan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU KUHP.

Panitia pengarah yang sudah diberi mandat telah menyempurnakan draf hasil rekomendasi tersebut. Berikut hasilnya:

1. Mendorong legislator agar menolak dengan tegas RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja jika RUU tersebut tidak berkesesuaian dengan kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa serta jika bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada.  

2. Mendorong dan mendukung RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU KUHP selama RUU tersebut berkesesuaian dengan ajaran agama, kemaslahatan umat dan bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Loading...
Loading...

Berita Terkait