Sabtu, 22 Februari 2020 23:50 WITA

Undang-Undang Baru, Imam Asing Dilarang Berdakwah di Prancis

Editor: Nur Hidayat Said
Undang-Undang Baru, Imam Asing Dilarang Berdakwah di Prancis
Emmanuel Macron. (Foto: Woman Talk)

RAKYATKU.COM - Prancis meluncurkan undang-undang baru perihal tindakan keras terhadap imam asing di negerinya. 

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyebutnya sebagai perlawanan campur tangan asing. UU itu juga memperiapkan transparansi kegiatan beragama, sekaliagus bagaimana masjid atau tempat ibadah nantinya bakal dibiayai pemerintah.

Hal itu untuk meminimalkan masuknya paham ekstremis yang diduga melalui para pendakwah-pendakwah ini.

Macorn juga meminta Dewan Muslim Prancis (CFCM) telah untuk fokus pada pelatihan imam di wilayah Prancis. Misalnya, mereka harus mampu berbahasa Prancis dan tidak menyebarkan pandangan paham radikal-ekstremisme. 

Dia juga menambahkan, negaranya akan akan membuat perjanjian bilateral dengan negara lain untuk memungkinkan otoritas Perancis memiliki kendali atas kursus sekolah. Macron juga menyoroti risiko 'separatisme' dan 'campur tangan asing' dalam praktik Islam ada di negara itu.

Saat ini Prancis memang memiliki perjanjian dengan sembilan negara berbeda. Tiap negara tersebut dapat mengirim guru ke sekolah-sekolah Prancis untuk mengajar siswa untuk mengajar budaya. 

loading...

Selama ini, prosesnya tanpa pengawasan dari otoritas Prancis. Mulai September nanti, Prancis diperkirakan tidak akan menyediakan kelas dalam bahasa lain dengan menggunakan kurikulum negara lain, termasuk Turki, Maroko, dan Tunisia.

"Semuanya akan dihapus," kata Macron dilansir Arabnews. Turki saat ini merupakan satu-satunya negara yang mencapai kesepakatan tersebut dengan Prancis.  

"Turki hari ini dapat membuat pilihan, ikut atau tidak dengan peraturan ini. Tetapi saya tidak akan membiarkan negara asing memberi makan separatisme. Hal ini terkait budaya, agama atau identitas di tanah kami," kata Macron.

Sumber: Islami.co

Loading...
Loading...