Sabtu, 15 Februari 2020 23:11 WITA

Media Daring Tak Terverifikasi Jadi Celah Korupsi Oknum Pejabat, Ini Kata Kepala Diskominfo Bone

Editor: Abu Asyraf
Media Daring Tak Terverifikasi Jadi Celah Korupsi Oknum Pejabat, Ini Kata Kepala Diskominfo Bone
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Bone, Drs Andi Amran MSi

RAKYATKU.COM,BONE - Media online sedang jadi perbincangan hangat. Dari jumlahnya yang mencapai ribuan, hanya sedikit yang sudah terdaftar di Dewan Pers.

Di Sulawesi Selatan, misalnya, hanya 29 yang telah terverifikasi. Dari jumlah itu, baru 11 yang terverifikasi lengkap; administrasi dan faktual.

Sebelas media itu terdiri atas 5 media cetak atau koran, 4 media dalam jaringan (daring) atau media online, serta 2 stasiun televisi lokal. Selebihnya baru terverifikasi secara administrasi.

Empat media online yang telah terverifikasi lengkap di Dewan Pers tersebut yakni Rakyatku.com, Terkini.id, Kabarmakassar.com, dan Portalmakassar.com.

Kemudian, jika mengacu pada rating Alexa.com, Rakyatku.com masih tetap di posisi teratas. Satu-satunya media online di KTI yang berpusat di Makassar yang masuk 100 besar. 

Saat ini, media online yang beralamat di Jalan Pelita Raya II Nomor 2 Makassar itu menempati rangking 88. Tak hanya media massa yang dirangking, tetapi juga media sosial seperti Facebook, Instagram, Google, dan lainnya.

Media online jadi perbincangan hangat karena menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak pemerintah daerah yang bekerja sama dengan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers.

Pemerintah daerah bisa bermasalah hukum. Sebab, APBD disalurkan ke perusahaan yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan oleh regulasi.

Apalagi belakangan ini, terungkap fakta bahwa media yang belum resmi tersebut dijadikan lahan korupsi oknum pejabat. Lewat pintu bernama "cashback" atau "fee".

loading...

Biasanya oknum tertentu membuat kontrak kerja sama dengan nilai yang setara. Baik media terverifikasi maupun yang belum terverifikasi.

Nah, nilai kontrak untuk media yang belum terverifikasi tidak sepenuhnya masuk kantong perusahaan tersebut. Cashback-nya besar. Bisa sampai 50 persen atau bahkan lebih.

Misalnya, dalam naskah, kontrak kerja sama dengan media online tertentu Rp5 juta per bulan. Media bersangkutan hanya dibayar Rp2,5 juta. Setengahnya masuk kantong oknum tertentu.

Pada sisi lain, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh sudah mengingatkan bahwa media yang tidak terdaftar rawan terjerat pidana. Ketika terjadi perselisihan, Dewan Pers tidak bisa turun tangan membantu.

Menanggapi masih banyaknya media yang belum terdaftar di Dewan Pers, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Bone, Drs Andi Amran MSi mengaku akan mendalaminya.

"Mau didalami dulu," ujar Andi Amran kepada Rakyatku.com, Sabtu malam (15/2/2020).(Saenal Abidin/Rakyatku.com)


 

Loading...
Loading...