Kamis, 06 Februari 2020 19:06 WITA

Jurnalis Jeneponto Desak Dewan Pers Turun Tangan, Kapolda Diminta Bebaskan Asrul

Penulis: Zul Lallo
Editor: Abu Asyraf
Jurnalis Jeneponto Desak Dewan Pers Turun Tangan, Kapolda Diminta Bebaskan Asrul
Aksi unjuk rasa jurnalis di Jeneponto, Kamis (6/2/2020).

RAKYATKU.COM,JENEPONTO - Jurnalis di Kabupaten Jeneponto menggelar aksi solidaritas. Mereka meminta Polda Sulsel membebaskan Asrul, wartawan yang dijerat pidana.

Mereka mengatasnamakan diri Forum Solidaritas Jurnalis Jeneponto (SJJ). Aksi berlangsung di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Empoang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (6/2/2020).

Kordinator aksi, Dedy mengatakan, dalam Forum Solidaritas Jurnalis Jeneponto ini merupakan panggilan nurani untuk menyuarakan kebebasan pers di Indonesia. 

Ia berharap, agar rekannya yang ditahan di Mapolda Sulsel, terkait pemberitaan, segera dibebaskan. Menurutnya itu sudah kriminalisasi jurnalis.

"Kami juga mendesak Dewan Pers melakukan kajian hukum dan memberikan pendampingan kepada Muh Asrul," ujar Dedi, jurnalis Sulselsatu.com.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (Bain HAM RI) juga menyesalkan penetapan tersangka. Kasus yang menimpa Muh Asrul, jurnalis Berita.news di Polopo Sulsel, katanya, mestinya diselesaikan dengan UU Pers. 

Djaya Jumain, wakil ketua umum DPP Bain HAM RI mengatakan, pihak yang keberatan terhadap pemberitaan bisa menggunakan hak jawabnya. Bukan memidanakan wartawan dengan UU ITE.

Kata dia, kerja-kerja jurnalis secara jelas dan konkret telah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan kerja-kerja dan karya junalistik seharusnya menggunakan UU Pers.

Djaya Jumain yang juga mantan wartawan KBR 68 H Jakarta, RCTI, dan KompasTv ini meminta Kapolda Sulsel membebaskan Muhammad Asrul dari tahanan. Lebih baik, katanya, diselesaikan dengan jalan mediasi dan damai.

"Apabila penahanan Muhammad Asrul terus dilanjutkan maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan sangat bertentangan dengan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pedapat di Muka Umum dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," jelas mantan koordinator advokasi Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan ini.

Berikut tuntutan Forum Solidaritas Jurnalis Jeneponto (SJJ) 

loading...

1. Dewan Pers harus melakukan kajian hukum dan pendampingan hukum kepada Muhammad Asrul.

2.Dewan Pers selaku lembaga resmi yang menaungi media massa dan jurnalis menelaah kembali pelaksanaan UU Pers sebagai rujukan hukum media massa dan jurnalis di seluruh Indonesia demi menjamin keberlangsungan media massa dan kepastian hukum jurnalis di seluruh Indonesia. Dimana Peranan Dewan Pers sebagaimana yang di atur dalam UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab V pasal 15 dalam upaya mengembangkan kemerdekan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
 
a. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dan mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

b. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

c. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers.

3. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999, jelas dalam menjalankan aktivitasnya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.

4. Kapolda Sulsel mempertimbangkan kembali keputusan penahanan Muhammad Asrul.

5. Seluruh media dan rekan-rekan wartawan bersatu melawan segala bentuk upaya dan tindakan kriminalisasi jurnalis.

6. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka rekan-rekan jurnalis akan terus menerus melakukan aksi solidaritas mengawal dan menuntut pembebasan Muhammad Asrul.

7. Jika kasus ini dilanjutkan akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan sangat bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pedapat di Muka Umum dan UU Nomor 40 Tahun 1999. 
 

Loading...
Loading...