Rabu, 22 Januari 2020 21:25 WITA

"Tai**so, Lamamoko Saya Simpan-Simpankan", UPTD Nyaris Chaos dengan Disdik di Depan Wakil Ketua DPRD

Penulis: Syukur
Editor: Nur Hidayat Said
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Komisi D melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ortala, dan UPTD se-Kota Makassar.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Komisi D melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ortala, dan UPTD se-Kota Makassar. 

RDP ini terkait adanya laporan UPTD se-Kota Makassar tidak mempunyai lagi kewenangan terhadap jabatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan.

Rapat ini berlangsung Rabu sore (22/1/2020) di ruang Komisi D Bagian Kesra DPRD kota Makassar. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D, Wahab Tahir, dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Nurhaldin, serta anggota Komisi D.

Wahab Tahir yang memimpin rapat menggunakan baju kemeja berlengan pendek. Di samping kanannya duduk Nurhaldin dengan baju kemeja hitam lengan pendek bergaris bagian pundak. 

Di kursi sebelah kiri Wahab, diduduki legislator cantik dari Partai Gerindra, Budi Hastuti yang menggunakan jilbab biru. Masih di sebelah kiri Wahab, duduk legislator muda dari PDIP Al Hidayat Nur Wahid serta legislator incumbent dari Partai Nasdem Irwan Jafar. 

Rapat berjalan tenang. Di mana pihak UPTD secara bergantian menyampaikan aspirasi di depan anggota Komisi D. Inti dari beberapa aspirasi yang disampaikan tersebut adalah mempersoalkan kewenangan UPTD yang telah hilang, padahal mereka masih dapat tunjangan.

"Kami masih pegang SK dari Pj Wali Kota dan masih dapat tunjangan tapi kami tak diberdayakan. Kami minta tolong agar ada Surat Edaran dari Dinas Pendidikan ke sekolah dasar bahwa kami merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, jika berkenan," ungkap Masdir, Kepala UPTD Biringkanaya yang duduk di barisan sebelah kanan Wahab.

loading...

Saat menyampaikan aspirasi, Masdir yang menggunakan baju putih dilengkapi pangkat dua bunga berkotak merah di pundak beberapa kali menyentil Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ahmad Hidayat. 

"Hidayat yang paling sering disebut oleh teman-teman katanya yang bilang UPTD sudah dibubarkan," tambah Masdir yang duduk berhadapan dengan Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat duduk di barisan meja sebelah kiri Wahab Tahir.

Selain Masdir, beberapa UPTD lainnya menyampaikan pendapat. Wahab Tahir yang merupakan politikus senior di DPRD Makassar tercengang mendengar pernyataan-pernyataan dari para UPTD. 

"Kenapa ada orang dapat gaji tidak dapat kewenangan? Di DPRD ini ada yang mau biar tidak digaji yang penting punya kewenangan. Kenapa mereka masih terima gaji, masih tunjangan. Masa terima gaji tak ada kerjaan? Ini kenapa tidak cepat disikapi, Pak Basri?" ungkap politikus dari Partai Golkar ini kepada

Kepala BKD kota Makassar, Basri.Di sisi lain, Wahab yang pada periode sebelumnya berada di Komisi A mengatakan ini akan berdampak kurang baik terhadap UPTD. Pemberian gaji dan tunjangan tanpa pekerjaan akan menjadi temuan. 

HALAMAN
1 2
Loading...
Loading...