Senin, 20 Januari 2020 17:59 WITA

Bahas Stadion Mattoanging, Nurdin Halid Kumpulkan Seluruh Anggota Fraksi Golkar

Penulis: Syukur
Editor: Fathul Khair Akmal
Bahas Stadion Mattoanging, Nurdin Halid Kumpulkan Seluruh Anggota Fraksi Golkar
Duduk berdampingan dengan legislator Hatta Marakarma, Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid mengumpulkan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, di kediamannya, di Jalan Mappala, Minggu malam (19/1/2020).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Duduk berdampingan dengan Hatta Marakarma, Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid mengumpulkan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, di kediamannya, di Jalan Mappala, Minggu malam (19/1/2020).

Hadir juga Sekretaris Golkar Sulsel, Abdillah Natsir. Anggota Fraksi Golkar, hadir lengkap.

Dalam kesempatan itu, Nurdin Halid menegaskan, DPD I Golkar berkomitmen melakukan pengawasan, terhadap semua persoalan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Partai berlambang beringin ini meminta, anggota fraksi untuk mengawasi program Pemprov Sulsel.

Dalam pertemuan itu, ada empat poin yang saat ini masih menjadi pembahasan di DPRD dan Pemprov Sulsel. Termasuk polemik Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (Yoss) dan Pemprov Sulsel. 

Dalam rapat yang dipimpin langsung ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid itu membahas empat point yang saat ini masih menjadi pembahasan di DPRD dan Pemprov Sulsel. Termasuk polemik Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (Yoss) dan Pemprov Sulsel. 

"Soal Stadion Andi Mattalatta Mattoanging itu Golkar ingin DPRD mengikuti keputusan periode sebelumnya," tandar Wakil ketua DPD 1 Golkar Sulsel, M Risman Pasigai, Senin (20/1).

Keputusan periode sebelumnya, DPRD meminta Pemprov untuk menggandeng YOSS untuk mengelolah secara bersama Stadion Andi Mattalata. 

loading...

Selain Stadion Andi Mattalatta Mattoanging, MRP sapaan akrab M Risman Pasigai juga sempat menyinggung soal hibah lahan Almarkaz.

"Kalau soal Al Markaz, Golkar tidak ingin ada tanah pemerintah provinsi yang hilang ini semua baik Al Markaz maupun stadion," kata MRP.

Lebih lanjut MRP membeberkan partai Golkar meminta pada pemerintah agar menindak tegas pelaku tambang yang tidak sesuai prosedur.

"Yang ketiga, Golkar minta Pamerintah Provinsi untuk menertibkan tambang-tambang yang tidak sesuai dengan prosedur," tutupnya. 

Hasil rapat juga meminta ketua DPRD untuk menindaklanjuti hasil keputusan paripurna soal hak angket yang telah direkomendasikan ke beberapa lembaga.

Loading...
Loading...