Jumat, 19 Agustus 2016 14:55 WITA

Final, Adnan Purichta Siap-siap Gugat UU BPJS ke MK

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Mulyadi Abdillah
Final, Adnan Purichta Siap-siap Gugat UU BPJS ke MK
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan (kiri)

RAKYATKU.COM, GOWA -  Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengimbau Pansus DPRD Provinsi Sulsel agar tidak tergesa-gesa menetapkan Perda Pelayanan Kesehatan Gratis. Himbauan ini disampaikan saat Tim I Pansus berkunjung ke Pemkab Gowa, Jumat (19/8/2016).

Saran ini menyusul rencan Adnan mengajukan judicial review UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya sudah putuskan untuk menggugat BPJS dan saat ini rumusannya sudah final. Bahkan saya akan mengirimkan ke seluruh Bupati dan wali kota di Sulsel dan Indonesia, untuk dikaji bersama. Saran saya tunggu dulu hasil dari MK. Kalau gugatan saya kalah, saya akan mengalah," tutur mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel ini.

Pertimbangan Adnan untuk menggugat karena Pemkab Gowa saat ini sudah memiliki program kesehatan gratis. Bahkan dengan program yang sudah berlaku sejak 2008 ini sangat mudah bagi rakyat Gowa. Cukup memperlihatkan KTP dan KK, sudah dapat menikmati akses layanan kesehatan ini.

Final, Adnan Purichta Siap-siap Gugat UU BPJS ke MK

"Gowa menolak hadirnya BPJS, tidak saya setuju sistemnya. Sehingga saya mempertanyakan urgensi penetapan Perda. JKN baru wajib tahun 2019, mengapa saat tahun 2016 sudah mau dilakukan perubahan Perda. Ini menjadi pertanyaan bagi saya," ujar Bupati termuda di KTI ini.

Tim Pansus yang diketuai Andi Marzuki Wadeng mengungkapkan, kedatangan mereka ke Gowa untuk menyerap aspirasi. Pansus akan membahas perubahan atas Perda Prov Sulsel Nomor 2 tahun 2009 tentang kerjasama penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dengan mengacu dari UU sesuai dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

loading...

Final, Adnan Purichta Siap-siap Gugat UU BPJS ke MK

Adnan menekankan, sistem jaminan kesehatan cuma ditujukan kepada masyarakat tidak mampu sedangkan kesehatan gratis berlaku kepada seluruh masyarakat. Ia pun menyebutkan bahwa keuangan Pemda nantinya akan terbebani ketika diintegrasikan ke BPJS.

"Dalam 1 tahun, pelayanan kesehatan gratis kami anggarkan Rp 14 Miliar. Rp 4 Milliar ke Dinkes dan 10 Miliar ke RSUD dengan sistem klaim yang sakit. 

Sementara BPJS,  sakit dan tidak sakit dibayarkan dan beban menjadi Rp 35 Miliar. Apakah ada peningkatan layanan kesehatan? Kenapa beban semakin besar namun layanan tidak ada," urainya.

Soal akses layanan kesehatan BPJS di seluruh Indonesia, Adnan punya pandangan tersendiri. "Apakah ada buruh bangunan, petani mau ke berobat ke Jakarta? Saya kira kemungkinanya kecil. Mereka lebih memilih berobat ke Puskesmas atau RSUD," beber politikus Partai Golkar ini.

Tim Pansus lainnya, Sri Rahmi mengakui kunjungannya ke Pemkab Gowa tepat sasaran. 
"Kami tidak salah datang ke Gowa. Kunjungan kami untuk menyerap aspirasi sebanyak mungkin dari daerah. Dan pernyataan Bupati Gowa sangat mengaspirasi dan menjadi masukan yang akan melengkapi kerja tim kami," katanya.

Loading...
Loading...