Senin, 09 Desember 2019 14:46 WITA

2019, Jumlah Penduduk Miskin Sulsel Mengalami Penurunan

Penulis: Irmawati Azis
Editor: Nur Hidayat Said
2019, Jumlah Penduduk Miskin Sulsel Mengalami Penurunan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel 2019. Berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/12/2019).

Rapat ini dihadiri 13 Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Provinsi Sulsel, yakni Toraja Utara, Pinrang, Enrekang, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Pangkep, Jeneponto, Wajo, Luwu, Parepare, dan Bantaeng.

Rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi terkait upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Juga pemanfaatan satu data basis terpadu yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI melalui Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota. Ini dalam rangka penajaman ketepatan sasaran penerima manfaat khususnya penduduk miskin.

Andi Sudirman mengatakan, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa. Hal itu mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2018.

Persentase penduduk miskin juga turun dari 9,06 persen kondisi Maret 2018 menjadi 8,69 persen pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode Maret 2018 - Maret 2019.

loading...

"Jadi kita harus memverifikasi validasi data terlebih dahulu, dan kita juga meminta agar disisir sampai ke desa untuk memperbaiki datanya kembali. Jika dulunya penerima manfaat, sekarang sudah lepas otomatis berubah datanya, ini yang kita mau," ucap Andi Sudirman.

Dia menambahkan, sejak memimpin Sulsel mendampingi Nurdin Abdullah, mereka sudah memperbaiki data tersebut dan sudah sisir semua melalui Kepala Dinas Sosial untuk membantu validasi data.

Untuk itu, Andi Sudirman meminta kepada kabupaten/kota untuk lebih aktif lagi. Itu karena sebagian dari mereka merupakan sentralnya, karena dominasi adalah pengusulannya dari bawah.

"Kami berharap agar ada pendekatan dari kepala daerah, Kadisnya untuk turun ke bawah untuk pendampingan mengenai data tersebut minimal random check," ungkapnya.

Loading...
Loading...