Rabu, 13 November 2019 20:18 WITA

Disnaker Makassar Perkuat Pengawasan Kepatuhan Program JKN-KIS

Editor: Adil Patawai Anar
Disnaker Makassar Perkuat Pengawasan Kepatuhan Program JKN-KIS

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - BPJS Kesehatan Cabang Makassar tidak hentinya melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka meningkatkan kepesertaan program JKN-KIS untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Kota Makassar. 

Salah satunya dengan terus bersinergi dengan lembaga pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan kepatuhan bagi badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS.

Setelah kerja sama yang dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Makassar, kini BPJS Kesehatan cabang Makassar juga menggandeng Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama antara Greisthy E.L Borotoding selaku kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar dan Andi Irwan Bangsawan selaku kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Senin (11/11).

Penandatanganan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan forum koordinasi kepatuhan Kota Makassar tersebut juga disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nurni Farahyanti dan diharapkan melalui kerjasama tersebut kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mensinergikan program JKN-KIS.

Menurut Andi Irwan Bangsawan dengan kerja sama yang dilakukan bersama BPJS Kesehatan diharapkan mampu mempertajam pengawasan kepatuhan demi program JKN-KIS.

loading...

“Kerjasama ini akan mempertajam arah kita akan kemana, utamanya untuk disnaker sendiri akan melakukan pembinaan dan penegasan tindakan secara hukum utamanya kepada perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan karyawannya dan tidak memberikan data yang benar ke BPJS Kesehatan," ungkap Andi Irwan Bangsawan.

Selain itu Andi Irwan Bangsawan juga menambahkan bahwa kegiatan forum koordinasi kepatuhan yang dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan kerja sama hari ini diharapkan seluruh peserta forum yang terlibat dapat segera melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan sesuai data untuk menindaklanjuti Badan Usaha yang menunggak ataupun yang tidak mematuhi pelaksanaan Program JKN-KIS.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Greisthy juga mengungkapkan bahwa tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial baik ditingkat pusat maupun daerah.

“Salah satu permasalahan terkait kepatuhan badan usaha adalah masih terdapat badan usaha yang memberikan laporan tidak benar terkait jumlah karyawan dan besaran gaji. Untuk itu selain petugas pemeriksa, BPJS Kesehatan memerlukan peran Dinas Ketenagakerjaan dalam hal menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan ketidakpatuhan pemberi kerja dari BPJS Kesehatan," tutup Greisthy.

Loading...
Loading...