Senin, 21 Oktober 2019 14:36 WITA

Pengelolaan Anggaran dan LPJ Desa di Bulukumba Bakal Diperiksa BPK Sulsel

Editor: Andi Chaerul Fadli
Pengelolaan Anggaran dan LPJ Desa di Bulukumba Bakal Diperiksa BPK Sulsel

RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Seremoni tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kepala BPK Wahyu Priyono dan dihadiri langsung oleh Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali dan didampingi oleh Kepala Inspektorat, Kadis PMD dan Kaban Pengelola Keuangan Darah, Senin (21/10/2019).

Kepala BPK Wahyu Priyono mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas capaian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini mendapatkan opini WTP.

"Terima kasih atas keseriusan Bapak Bupati dalam melakukan perbaikan Pengelolaan Keuangan di berbagai sector. Hari ini sebagai bukti bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak cepat puas atas prestasi yang telah ditorehkan, sehingga Bupati Bulukumba hari ini menggandeng kami untuk bermitra dalam pemeriksaan ADD Tahun 2019," Ujar Wahyu Priyono.

Wahyu mengungkap, jika tahun 2019, baru dua Kabupaten yang berani bermitra dengan BPK, yaitu Kabupaten Bulukumba dan Wajo.
"Olehnya itu, Tahun ini kami akan memaksimalkan melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Bulukumba dan semoga kami mampu memeriksa sampai 50 Desa yang ada disana," Ujarnya.

Dalam pemeriksaan, pihaknya akan didampingi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten, sehingga target jumlah desa yang akan diperiksa dapat kita maksimalkan.

Sementara itu, Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali menyambut baik kerjasama ini, karena dengan masuknya BPK dalam pemeriksaan ADD, diharapkan Kepala Desa semakin memperbaiki diri Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desanya.

Loading...

"Dengan adanya Join Pemeriksaan antara BPK dan Inspektorat, Pemerintah Desa bisa lebih hati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desanya dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dapat dilaporkan tepat pada waktunya," Jelas Bupati AM Sukri.

Dengan hal ini, kepala desa beserta aparatnya juga bisa belajar lebih banyak tentang pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku.

Terlebuh, setiap tahunnya jumlah besaran dana desa semakin meningkat sehingga perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Tidak ada lagi kepala desa yang lambat memasukkan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun, sehingga pada awal tahun 2020 Kepala Desa sudah bisa memanfaatkan Dana Desa untuk melaksanakan apa yang menjadi program kerja dalam Peraturan Desa tentang APBDesa," Jelas, AM Sukri.

Purnawirawan TNI berpangkat kolonel itu juga berharap kepada desa yang menjadi samlping dalam pemeriksaan untuk  menjadikan momen pemeriksaan ini sebagai wadah bagi aparat desa untuk belajar dan memperdalam ilmu tentang pengelolaan keuangan di desa.

"Aparat Desa tidak perlu malu untuk bertanya langsung kepada Auditor BPK jika ada hal-hal yang terkai pelaporan keuangan desa yang belum sepenuhnya diketahui. Pemerintah Kabupaten Bulukumba meraih WTP selama 7 kali berturut-turut itu karena hasil bimbingan dari BPK, jadi aparat desa juga harus terbuka dan banyak bertanya jika ada yang belum diketahui," Tambahnya lagi.

Loading...
Loading...