Selasa, 08 Oktober 2019 20:18 WITA

Penjelasan Polisi Soal Rehabilitasi Anggota DPRD Terpilih Rahmat Taqwa

Penulis: Azwar Basir
Editor: Adil Patawai Anar
Penjelasan Polisi Soal Rehabilitasi Anggota DPRD Terpilih Rahmat Taqwa
Anggota DPRD Terpilih Rahmat Taqwa

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kasat Narkoba Polrestabes Makassar Kompol Diari Astetika menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa yang meminta dirinya untuk dievaluasi, di Mapolrestabes Makassar, Selasa (8/9/2019).

Tuntutan mahasiswa ini akibat kebijakan polisi yang merehabilitasi anggota terpilih DPRD Makassar Rahmat Taqwa, tersangka penyalahgunaan narkoba.

Kompol Diari Astetika menjelaskan, kasus Rahmat Taqwa tetap berjalan. Pihaknya saat ini menunggu hasil P21 dari kejaksaan untuk melimpahkan berkasnya.

"Saya jelaskan yah dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, ada tiga kategori penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, untuk status Rahmat Taqwa dia tersangka. Berkas perkara sudah kami kirim di kejaksaan, ini tinggal tunggu petunjuk kalau P21 kami tahap dua, kalau masih ada petunjuk yang harus dilengkapi, kami lengkapi berkas perkara itu," kata Kompol Diari Astetika.

Ia menjelaskan, rehabilitasi yang didapatkan Rahmat seletal hasil asesment dari BNN. Meski demikian, proses hukum  Rahmatt etap berjalan hingga ke pengadilan.

"Kalau rehabilitasi kenapa karna ada hasil asesment dari BNN, rehabilitasi itu diobati dulu saraf-sarafnya, karna itu bukan keputusan penyidik, itu hasil keputusan asesment BNN," tutupnya.

Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia melakukan unjuk rasa di depan kantor Polrestabes Makassar, menuntut Kasat Narkoba Polrestabes Makassar Kompol Diari Astetika dievaluasi, Selasa (8/9/2019).

Loading...

Mahasiswa ini menuntut Kompol Diari Astetika dievaluasi buntut dari oknum anggota DPRD Makassar terpilih Rahmat Taqwa masuk dalam rehabilitasi.

"Sesuai dengan fakta di lapangan anggota DRPD Makssar terpilih Rahmat Taqwa dari partai PPP itu, kemudian dibebaskan dengan alasan rehabilitasi berjalan," jelas jenderal lapangan Bimbing.

Bimbing melanjutkan, dalam pasal 112 yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, di pidana dengan pidana paling singkat 4 tahun penjara.

"Paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 800 juta paling banyak Rp 8 miliar maka dari itu kami meminta kepada kapolrestabes Makassar harus tegas dalam kasus ini," katanya.

"Kami menuntut evaluasi kinerja Kasatnarkoba Polrestabes Makassar, meminta partai PPP memecat tersangka kasus narkoba dan tangkap dan adil kembali anggota DPRD Makassar dari partai PPP itu," tutupnya. 

Loading...
Loading...