Selasa, 01 Oktober 2019 21:19 WITA

Polisi: Pelajar Pendemo Tidak Bisa Mendapatkan SKCK Murni

Penulis: Syukur
Editor: Adil Patawai Anar
Polisi: Pelajar Pendemo Tidak Bisa Mendapatkan SKCK Murni
Ilustrasi pelajar pendemo,

RAKYATKU.COM, GOWA - Kapolres Gowa, AKBP Sinto Silitonga mengatakan, pelajar pendemo yang tertangkap bakal tidak bisa lagi mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKSK) murni).

Hal itu ia katakan saat mengamankan 17 siswa saat ingin mengikuti aksi unjuk rasa di Fly Over, Makassar.

"Diamankan di fly over, sedang jalan ke sana saat sudah ada aksi. Tidak gabung karena langsung diamankan. Belum gabung dengan massa lain," ungkap AKBP Sinto Silitonga, Selasa (1/10/2019).

Setelah diperiksa, 17 pelajar yang berasal dari dua sekolah di Kabupaten Gowa diserahkan ke pihak sekloah masing-masing.

"Anak-anak ini dimintai keterangan terkait pelanggaran undang undang jadi bukan status tersangka. Tapi bentuk pelanggaran UU No.9 Thn 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," tambahnya.

Hasil pemeriksaan siswa tersebut dimasukkan dalam bank data yang nantinya akan muncul ketika mereka mengurus SKCK. 

loading...

"Mekanisme SKCK demikian. Pelanggar hukum akan masuk dalam sistem catatan kepolisian. Sistem ini menjadi bank data yang ketika seseorang akan mengurus SKCK, maka datanya akan muncul. Di dalam SKCK akan dimasukkan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran hukum," bebernya.

"Tetap diberi SKCK dengan catatan itu. Akan disebutkan pernah diperiksa pelanggaran apa. Kalau SKCK murni tak ada catatan," ungkapnya. 

Ia menambahkan, untuk menyampaikan aspirasi, harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Dimana hal ini tidak dipatuhi oleh pelajar-pelajar.

"Menyampaikan pendapat wajib diberitahu secara tertulis ke pihak kepolisian selambat lambatnya 3x24 jam. Tidak langgar ketertiban umum dan kedepankan aturan umum dan perundang undangan yang berlaku," pungkasnya.

Loading...
Loading...