Sabtu, 07 September 2019 13:54 WITA

Dampak Wacana Kenaikan Iuran BPJS dengan Menurunnya Kualitas Layanan FKTP Puskesmas

Editor: Abu Asyraf
Dampak Wacana Kenaikan Iuran BPJS dengan Menurunnya Kualitas Layanan FKTP Puskesmas
Heindra Baithard Rantung

Oleh: 
Heindra Baithard Rantung

(Mahasiswa PPS Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas)

IURAN kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan usul Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus menggelembung.

Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

Secara rinci, kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik dua kali lipat, dari semula Rp80.000 menjadi Rp160.000. BPJS Kesehatan Kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000. BPJS Kesehatan Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. 

Kenaikan tersebut menyusul usai temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal kondisi keuangan BPJS Kesehatan mengalami pembengkakan defisit di tahun 2018.

Pemerintah mengklaim kenaikan iuran diperkirakan mampu membantu keuangan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi defisit yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 

Asumsi pemerintah, dengan menaikkan iuran sebesar dua kali lipat, maka dana BPJS Kesehatan akan surplus menjadi Rp11,59 triliun di tahun 2021. 

Namun, di sisi lain, jika rencana kenaikan iuran ini benar-benar resmi diberlakukan, maka bakal ada dampak yang akan terjadi seperti peserta lama yang akhirnya menunggak pembayaran iuran atau memilih untuk turun kelas.

Lalu, calon peserta baru yang akan lebih dominan memilih kelas terendah yaitu kelas 3, bahkan malah menurunkan minat untuk menjadi peserta BPJS.
 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. 

Puskesmas mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014.
 
Seperti diketahui bahwa puskesmas menerima pembayaran dana dengan sistem kapitasi. Yaitu cara pembayaran oleh pengelola dana (BPJS Kesehatan) kepada penyelenggara pelayanan kesehatan primer untuk pelayanan yang diselenggarakannya.

Loading...

Besaran biayanya tidak dihitung berdasarkan jenis dan ataupun jumlah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tiap pasien, melainkan berdasarkan jumlah pasien yang menjadi tanggungannya (peserta terdaftar).

Pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP untuk membiayai jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dan sisanya untuk biaya operasional pelayanan kesehatan seperti kebutuhan obat, bahan habis pakai, alat kesehatan. 

Pemanfaatan dana kapitasi untuk upaya kesehatan perorangan terdiri atas kegiatan preventif, promotif, kuratif, kunjungan rumah, rehabilitatif, operasional puskesmas keliling, bahan cetak, alat tulis kantor, sistem informasi dan administrasi keuangan (Kemenkes RI, 2014).

Jumlah dana kapitasi tiap puskesmas tiap bulan berbeda. Bergantung jumlah peserta terdaftar di puskesmas tersebut. 

Salah satu dampak kenaikan iuran adalah kemungkinan berkurangnya jumlah peserta yang secara langsung berakibat berkurangnya pula besaran kapitasi yang akan dibayarkan dan diterima oleh penyelenggara pelayanan termasuk puskesmas. 

Tarif kapitasi merupakan besaran yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Sehingga dengan semakin berkurangnya dana kapitasi yang diterima oleh puskesmas berdampak kepada menurunnya kinerja puskesmas yang pada akhirnya berdampak pula kepada menurunnya kualitas layanan yang dapat diberikan dan diterima oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Angka kesakitan diprediksi akan meningkat, rasio rujukan akan meningkat bahkan yang paling buruk dapat meningkatan angka kematian (mortalitas). Tingkat kepercayaan masyarakat kepada puskesmas juga akan menurun.

Oleh karena itu saya berharap pemerintah mengkaji kembali wacana kenaikan iuran peserta BPJS. Karena menurut saya, kenaikan iuran merupakan langkah yang ironis dan dinilai tidak otomatis menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan. 

Defisit yang terjadi juga dapat disebabkan oleh kegagalan dalam pengendalian biaya, khususnya kecurangan (FRAUD) baik di BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta fasilitas kesehatan. Kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi di FKTP juga perlu ditinjau kembali. 

Loading...
Loading...