Kamis, 05 September 2019 16:14 WITA

Ada Temuan BPK Perjalanan Dinas Rp400 Juta, Ini Penjelasan Bagian Hukum Pemkab Bantaeng

Penulis: Irmawati Azis
Editor: Abu Asyraf
Ada Temuan BPK Perjalanan Dinas Rp400 Juta, Ini Penjelasan Bagian Hukum Pemkab Bantaeng
Gedung BPK RI

RAKYATKU.COM,BANTAENG - Bagian Hukum Pemkab Bantaeng angkat bicara terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beredar kabar bahwa salah satu temuan BPK, yakni kelebihan uang perjalanan dinas yang mencapai Rp400 juta. Isu ini mencuat melalui media sosial.

Kasubag Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa Bagian Hukum dan HAM Pemkab Bantaeng, Muh Azwar SH menyampaikan bahwa ada tiga jenis pemeriksaan BPK RI yakni pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Dari ketiga jenis pemeriksaan BPK RI tersebut termasuk informasi yang dirahasiakan adalah hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau LHP investigatif. Jenis pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja adalah informasi yang terbuka untuk umum vide pasal 19 ayat 1 UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum," jelasnya kepada Rakyatku, Kamis (5/9/2019).

Dalam Pasal 20 sampai Pasal 23 UU 15 Tahun 200 diatur mengenai mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Dia bilang, BPK memantau dua kali setiap tahun atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai pada perintah pengaturan teknis penyelesaian ganti kerugian negara ditetapkan oleh BPK. Itu diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara. 

Bilamana rekomendasi BPK berupa pemulihan keuangan daerah, maka ada jangka waktu 60 hari dan bilamana dalam jumlah besar dan penanggung jawabnya adalah bendahara atau pegawai bukan bendahara, ada mekanisme Majelis Sidang TP-TGR yang mengisyaratkan untuk dapat mengangsurnya paling lama dua tahun. 

Selanjutnya BPK RI diberikan ruang terhadap temuan yang dominan unsur perbuatan melawan hukumnya vide pasal 14 ayat 1 UU 15 Tahun 2004 bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Azwar menambahkan, ada puluhan sampai ratusan ASN sebagai penyelenggara negara/pemerintahan yang ditetapkan sebagai penanggug jawab kerugian daerah setiap tahunnya di setiap kabupaten/kota di seluruh Indionesia. 

Loading...

"Maka celakalah kita sebagai penyelenggara negara/pemerintahan bilamana ada kelalaian yang betul-betul kita tidak sengaja dan langsung kita mau dipidanakan. Apalagi dewasa ini ada penegasan ASN yang terlibat korupsi dan telah putusan inkrah langsung pemecatan (PTDH), maka hancurlah dan keadaan tersebut berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu negara memberikan proteksi kepada penyelenggara negara/pemerintahan jangka waktu 60 hari untuk menyelesaikannya sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004, kata dia, dijelaskan bahwa ketentuan batas waktu 60 hari  pengembalian kerugian negara atas rekomendasi BPK dan Pembangunan/Inspektorat tidak berlaku bagi   terdakwa yang bukan pejabat (swasta) yang  mengembalikan kerugian negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut  hanya berlaku bagi penyelenggara   pemerintahan. 

"Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh penyelenggara pemerintahan dilakukan setelah  batas waktu 60 hari. Adalah menjadi  kewenangan penyidik melakukan proses  hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi," katanya.

Maraknya beredar di media sosial terkait hasil pemeriksaan BPK, Bagian Hukum Pemkab Bantaeng mengaku heran dan kebingungan karena sampai saat ini tidak ada pihak yang bermohon atas informasi tersebut baik secara lisan dan tertulis.

Pihaknya pun telah dikroscek ke humas BPK-RI dengan hasil yang sama, sehingga patut diduga informasi tersebut didapatkan dengan tidak mengindahkan mekanisme yang telah diatur tata caranya dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Dikhawatirkan berdampak negatif atas penafsiran-penafsiran informasi berupa rekomendasi-rekomendasi BPK saja tanpa disertai informasi update status tindak lanjut atas rekomendasinya tersebut yang juga dirilis oleh BPK RI setiap semester, apakah sudah berstatus selesai, dalam proses, belum ditindaklanjuti, dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," tuturnya

Azwar mengimbau kepada semua pihak termasuk LSM yang berfungsi sebagai kontrol sosial untuk dapat berinteraksi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Loading...
Loading...