Kamis, 22 Agustus 2019 20:17 WITA

Layanan Administrasi Kependudukan Lumpuh, Ombudsman: Pj Wali Kota Bisa Dinonaktifkan

Editor: Abu Asyraf
Layanan Administrasi Kependudukan Lumpuh, Ombudsman: Pj Wali Kota Bisa Dinonaktifkan
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Subhan Djoer

RAKYATKU.COM - Ombudsman RI Perwakilan Sulsel bicara konsekuensi buruk akibat lumpuhnya layanan administrasi kependudukan di Makassar.

Bila tak segera dipulihkan, penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb terancam dinonaktifkan sementara.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Subhan Djoer mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan wali kota adalah mengembalikan pejabat lama yang di-SK-kan Mendagri.

Langkah itu harus dilakukan agar produk Disdukcapil tidak cacat hukum dan membahayakan masyarakat pengguna. 

"Layanan Disdukcapil mendesak untuk dipulihkan segera, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat sangat tinggi," ujar Subhan dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyatku.com, Kamis (22/8/2019).

Sebelumnya, penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menyebut bahwa pemutusan jaringan oleh pemerintah pusat adalah dampak dari perseteruan dua dirjen di Kemendagri.

Menurut Ombudsman, alasan itu tidak relevan. Dirjen Adminduk dan Capil perlu segera mengklarifikasi informasi yang beredar di Sulsel tersebut.

Bila tidak ada perubahan situasi dalam tujuh hari ke depan, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan akan melakukan pemeriksaan dan meminta sejumlah tindakan korektif oleh penjabat wali kota. 

Loading...

"Jika tak diindahkan, tak tertutup kemungkinan laporan akhir hasil pemeriksaan dinaikkan statusnya menjadi rekomendasi oleh Ombudsman RI," tegas Subhan.

Dia menambahkan, jika rekomendasi Ombudsman RI tak dipatuhi penjabat wali kota, maka akan diberlakukan sanksi pembinaan sesuai Pasal 351 UU Nomor 23 Tahun 2014.

"Selama pemberlakuan sanksi, penjabat wali kota dapat dinonaktifkan," tutup Subhan.

Sebelumnya diberitakan, layanan administrasi kependudukan di Kota Makassar offline selama 15 hari ke depan. 

Jaringan sistem Informasi Kependudukan (SIAK) diputus sepihak oleh Kemendagri.

Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil menganggap penjabat wali kota Makassar melakukan pelanggaran berat dengan memutasi pejabat lama yang di-SK-kan oleh Mendagri. 

Penjabat wali kota Makassar diduga melakukan maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum dan melampaui kewenangan.

Loading...
Loading...