Selasa, 20 Agustus 2019 17:28 WITA

"Kau Bodoh, Kenapa Tidak Fotokopi?" Sekwan Bentak Bendahara Usai Serahkan Data ke Kejaksaan

Penulis: Zul Lallo
Editor: Aswad Syam
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jeneponto, Muhammad Asrul

RAKYATKU.COM, JENEPONTO -- Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jeneponto, Muhammad Asrul, mengaku telah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jeneponto.

Dia dipanggil terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas 2017 di DPRD Jeneponto. Dia dimintai keterangan selama 6 jam, berawal di bagian Intel Kejari dan hingga di ruang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus).

"Yang periksa pada saat itu, yang pertama Ahmad tapi sudah di Pidsus. Tapi saya tidak tahu apakah di Pidsus atau di intel," kata Muhammad Asrul, kepada Rakyatku.com, Selasa (20/8/2019).

Kata dia, pemeriksaan dirinya hanya sebatas permintaan keterangan. Dia diperiksa mulai pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Pemeriksaan pertama itu beda karena secara keseluruhan.

"Kemarin itu sudah mengarah kepada fungsi dan tugas-tugas Sekwan, menyangkut masalah menyelenggarakan admimistrasi keuangan sekretariat DPRD. Jadi bukan mengelola," katanya.

Dalam pemeriksaan tersebut lanjut dia, menyangkut masalah beberapa anggaran di DPRD keseluruhan. Itu yang dipertanyakan di Kejaksaan. Dan terdapat 10 poin kegiatan.

"Kemarin sebanyak Rp20 miliar anggarannya, itu secara gelondongan. Saya tidak bisa jawab itu, makanya ditunda. Saya tidak punya dokumen, menyangkut nama-nama yang masuk, berapa anggaran yang cair dana tahun 2017 perjalanan dinas Dewan," tuturnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa data tersebut sudah dipertanyakan ke Bendahara. Dia bilang sudah diserahkan ke Kejaksaan, namun tidak menyimpan fotokopinya.

"Saya tanya bendahara, mana itu data? Dia bilang, saya sudah serahkan ke Kejaksaan," ujar Asrul.

Asrul tentu saja geram. "Kau bodoh kenapa tidak kau fotokopi," katanya.

Loading...

Terkait hal tersebut, ia mengaku sudah dua kali dipanggil di Kejaksaan. Kata dia, anggarannya jelas dan diterima dewan karena ada kuitansi.

Permintaan keterangan untuk klarifikasi, namun belum lengkap. Dan nanti dilihat perkembangannya tanggal 29 Agustus setelah pelantikan.

"Cuma kuitansi tidak lengkap tidak ditandatangani. Dua kalima saya dipanggil itu, yang mengarah pada SPJ. Cuma ada bahan dicari, saya bilang saya tidak punya bahan, karena itu kan ada sama bendahara sama PPTK," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto memanggil Sekretaris DPRD Jeneponto, Muhammad Asrul, Senin (19/8/2019).

Dalam surat panggilan yang diteken penyelidik, Saut Mulatua, Asrul akan dimintai keterangan terkait perjalanan dinas anggota DPRD Jeneponto keluar daerah.

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Korupsi (Pidsus) Saut Mulatua mengatakan, pemeriksaan sekwan masih sebatas permintaan keterangan.

"Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Ini masih penyelidikan," kata Saut lewat sambungan telepon, Senin (19/8/2019).

Kata dia, pemanggilan tersebut, sehubungan dengan penggunaan anggaran program peningkatan kapasitas pada DPRD Kabupaten Jeneponto.

"Kegiatan konsultasi dan kordinasi pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah tahun 2017," jelasnya.
 
Sekwan DPRD Jeneponto, Muhammad Asrul, di ruang kerjanya.

Loading...
Loading...