Senin, 19 Agustus 2019 17:49 WITA

Ini Poin-poin Instruksi Rapim DPRD Sulsel untuk Perbaikan Laporan Panitia Hak Angket

Penulis: Rizal
Editor: Aswad Syam
Ini Poin-poin Instruksi Rapim DPRD Sulsel untuk Perbaikan Laporan Panitia Hak Angket
Para pimpinan DPRD Sulsel meminta pansus hak angket, memperbaiki redaksi kalimat pada rekomendasi 104 halaman.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pimpinan DPRD Sulsel mengembalikan laporan panitia hak angket untuk diperbaiki. Hal ini menyebabkan rapat paripurna hak angket, yang sedianya dihelat pada Senin (19/8/2019) hari ini, harus ditunda kembali ke Jumat (23/8/2019) mendatang.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe membeberkan sejumlah poin-poin dalam laporan panitia hak angket yang mesti direvisi kembali oleh pansus.

"Ada beberapa hal teknis dalam laporan panitia hak angket yang masih butuh koreksi untuk perbaikan. Poin utamanya adalah, intinya ini permasalahan harus kembali ke laptop atau fakta-fakta persidangan. Kita juga mengingatkan kepada teman-teman di pansus bahwa laporan hasil kerja pansus itu bentuknya laporan. Adapun jika kita mengusulkan pemberhentian itu adalagi hak lain yang namanya hak menyatakan pendapat yang juga punya mekanisme tersendiri. Jadi bukan satu paket itu," bebernya dalam sesi jumpa pers usai rapim tersebut.

Ulla, sapaan karibnya, juga menambahkan, pimpinan menyarankan kepada panitia hak angket untuk tetap fokus kembali pada isu utama, yakni dugaan adanya dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel.

Loading...

"Kita juga ingatkan bahwa proposal awal hak angket itu adalah menyangkut adanya kecurigaan kita, bahkan sudah sampai pada tuduhan kita bahwa terjadi dualisme di pemerintahan provinsi. Apa itu dualisme? Yaitu seperti dua orang gubernur. Itu kan kita minta kepada pansus untuk menyelidiki, apakah benar seperti itu. Bahwa dalam penyelidikan itu terdapat fakta-fakta lain misalnya ada pelanggaran undang-undang, pelanggaran pidana, itu menjadi fakta tambahan, bukan fakta utama. Fakta utama penyelidikan pansus adalah soal dualisme. Itulah yang akan diperbaiki kembali, sistematika laporannya oleh teman-teman pansus," ungkapnya.

Hal tersebut turut dibenarkan oleh Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem. Menurutnya, hanya narasi dan penyajian saja yang menjadi titik fokus yang harus diperbaiki oleh panitia hak angket dalam laporannya.

"Itu diperbaiki baik sistematika penulisannya, cara penyajiannya diperbaiki, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan undang-undang yang standar dan normatif. Intinya semua fraksi juga tadi meminta ini dikoreksi. Jadi, sistematika, formulasinya harus diperbaiki dan disesuaikan kembali. Jadi bukan poinnya tapi sistematika dan alur penyajiannya yang harus baik sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada. Selain itu, proposal hak angket itu kan ada 5 poin yang selalu jadi acuan kita. Tema sentralnya lalu ada poin-poin di bawahnya, supaya sejalan dengan proposal awal," demikian Roem yang juga politikus senior Partai Golkar ini.

Loading...
Loading...