Senin, 19 Agustus 2019 15:39 WITA

DPRD Makassar Sahkan Perda Retribusi Jasa Usaha

Penulis: Syukur
Editor: Abu Asyraf
DPRD Makassar Sahkan Perda Retribusi Jasa Usaha
Suasana rapat paripurna DPRD Makassar, Senin (19/8/2019).

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - DPRD Makassar mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi perda.

Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (19/8/2019), sembilan fraksi menyetujui perda itu. Perda itu dianggap sangat penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Kota Makassar. 

"Hal ini terkait dengan pengembangan jenis retribusi baru yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah yang tidak semata-mata meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga pengembangan inovasi daerah dalam penataan dan pengelolaan usaha. Ke depan diharapkan Kota Makassar dapat bersaing dengan kota lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap juru bicara Fraksi PPP Abdul Wahid saat menyampaikan pandangan fraksinya. 

Fraksi PPP berpendapat bahwa DPRD selalu melakukan pemantauan atau monitoring secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi secara objektif atas kelemahan dan kekurangan yang perlu penyempurnaan. 

Hal ini menjadi landasan terpenting pembenahan dilakukan karena pada prinsipnya pemungutan retribusi harus diimbangi dengan pelayanan prima.

Loading...

"Perhatian terhadap kelengkapan fasilitas harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dimana kelengkapan fasilitas ini sebagai perimbangan yang setimpal dalam ketetapan menarik retribusi sehingga ada keseimbangan antara biaya yang dibebankan dengan pelayanan yang diberikan," tambahnya.

Andi Zainuddin dari Fraksi Partai Demokrat juga menyambut baik Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tersebut. 

Dikatakan, dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola beberapa jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Fraksi Demokrat menyetujui dan mendukung rancangan perda Kota Makassar atas Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Makassar sebagai payung hukum operasional dalam pemungutan retribusi di bidang jasa usaha," ungkap Zainuddin.

Loading...
Loading...