Senin, 12 Agustus 2019 09:42 WITA

PAN Usul Pimpinan MPR 10 Orang, PDIP Bilang Tak Masuk Akal, PKS Berpendapat Lain

Editor: Abu Asyraf
PAN Usul Pimpinan MPR 10 Orang, PDIP Bilang Tak Masuk Akal, PKS Berpendapat Lain
Saleh Partaonan Daulay

RAKYATKU.COM - Pengisian kursi pimpinan MPR RI jadi bahasan hangat di kalangan parpol. Pihak di luar koalisi pemerintah ikut berburu jatah. PAN menawarkan jalan tengah.

Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pimpinan MPR RI ditambah menjadi 10 orang. Alasannya, agar semua parpol pemilik kursi DPR terakomodasi.

Pada periode 2019-2024 hanya ada sembilan parpol yang memiliki kursi di DPR RI. Saleh mengusulkan, semuanya mendapat jatah pimpinan. Satu kursi lainnya diisi wakil DPD RI.

"Soal siapa yang menjadi ketua (MPR), bisa dimusyawarahkan," katanya.

Usul ini terkesan masuk akal dan akomodatif. Namun, parpol koalisi pemerintah tidak rela.

"Masak mau ubah aturan? Nggak masuk akal," kata politikus PDIP, Eva Sundari, Senin (12/8/2019). 

Menurut Eva, usulan tersebut justru akan berpotensi membuat gaduh. "Ini usulan akomodatif, semua parpol ingin jadi pimpinan termasuk yang nggak berprestasi," ujarnya. 

Loading...

Berdasarkan Pasal 15 UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yakni satu ketua dan tujuh wakil. Pada periode 2019-2024, komposisi pimpinan MPR akan dikembalikan ke semula dengan satu ketua didampingi empat wakil. 

Tak hanya parpol anggota koalisi pemerintah yang menolak. PKS juga tak setuju usulan PAN, walau mereka juga diuntungkan bisa wacana itu berhasil.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menganggap penambahan kursi pimpinan MPR hanya akan memberatkan beban keuangan negara. 

"Lima pimpinan cukup," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Senin (12/8/2019).

Mardani mengatakan harusnya kini semua pihak harus mulai meninggalkan politik akomodasi. Menurutnya, dalam berorganisasi harus lebih memperhatikan itu efiensi dan efektivitas.

"Usul boleh saja. Tapi kepentingan publik yang utama. Kebesaran partai dengan kian melayani dan kompatibel dengan kepentingan publik," katanya.

Loading...
Loading...