Sabtu, 10 Agustus 2019 20:16 WITA

PDIP Usul PT Berlaku hingga DPRD Kabupaten, Kursi Parlemen Bakal Makin Mahal

Editor: Abu Asyraf
PDIP Usul PT Berlaku hingga DPRD Kabupaten, Kursi Parlemen Bakal Makin Mahal
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada penutupan kongres PDIP di Bali.

RAKYATKU.COM - Jumlah parpol yang masuk parlemen pada Pemilu 2024 bakal makin sedikit. Salah satu rekomendasi Kongres V PDIP adalah usul menaikkan parliamentary threshold (PT) menjadi lima persen.

Pada Pemilu 2019, PT ditetapkan 4 empat persen. Sejumlah partai politik lama jadi korban. Salah satunya Partai Hanura yang berada di barisan koalisi pemerintah.

Bila usul PDIP itu disepakati, bisa dipastikan jumlah partai yang bisa memiliki kursi di parlemen kian sedikit. Apalagi, PDIP mengusulkan parliamentary threshold diberlakukan hingga DPRD kabupaten/kota.

”Kami usul PT nasional 5 persen, DPRD provinsi 4 persen, dan DPRD kabupaten/kota 3 persen,” kata kader PDIP Arief Wibowo di arena Kongres V PDIP di Bali.

Pertimbangannya, sistem presidensial tidak cocok dengan multipartai. Sebab, sistem tersebut bisa menciptakan demokrasi yang tidak stabil. Karena itu, keterwakilannya harus dikuatkan dengan pemberlakuan PT yang berjenjang.

PT memang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2009, PT ditetapkan 2,5 persen. Pada 2014 menjadi 3 persen dan Pemilu 2019 meningkat lagi menjadi 4 persen. Nah, kini PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 mengusulkan PT dinaikkan lagi menjadi 5 persen. 

”Ini penting untuk penguatan demokrasi ke depan,” paparnya seperti dikutip dari Jawapos.com.

Rekomendasi lain berupa pemisahan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada. PDIP merekomendasikan agar pemilu dibagi menjadi tiga. Pemilihan capres-cawapres digabung dengan pemilihan anggota DPD. Berikutnya pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digabung menjadi satu.

Loading...

Lalu, yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah serentak. Jika rekomendasi itu disetujui, bukan tidak mungkin masyarakat akan mencoblos sampai tiga kali dalam setahun. 

”Ini untuk efisiensi dan memudahkan pemilihan,” kata Arief.

Dia menyampaikan, PDIP berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan. Baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih. Belum lagi memakan anggaran yang besar. 

”Padahal, prinsip pemilu itu harus dimudahkan,” imbuh anggota DPR tersebut.

Rekomendasi lain berupa jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Untuk DPR, jumlah kursi per dapil dialokasikan 3-8 kursi.

Sementara alokasi kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mencapai 3-10 kursi per dapil. Pada Pemilu 2019 lalu, alokasi kursi per dapil mencapai 3-10 kursi. Itu merata untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Loading...
Loading...