Selasa, 06 Agustus 2019 21:23 WITA

Muhammadiyah: Teroris Bisa Diungkap, Kok Novel Baswedan Tidak?

Editor: Abu Asyraf
Muhammadiyah: Teroris Bisa Diungkap, Kok Novel Baswedan Tidak?
Maneger Nasution

RAKYATKU.COM - Usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen terhadap kasus Novel Baswedan kembali mengemuka. Kali ini datang dari PP Muhammadiyah.

"Kita mendorong presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi untuk mengambil inisiatif dan mengambil keberanian dengan membentuk semacam TGPF independen," ujar Wakil ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution, Selasa (6/8/2019).

Berbeda dengan bentukan Polri, dia berharap TGPF independen ini selain melibatkan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, juga melibatkan masyarakat sipil.

Jumlah masyarakat sipil dalam tim independen ini harus lebih banyak dibanding dengan unsur pemerintah. Bukan ditunjuk Jokowi, melainkan oleh institusi masing-masing. 

"Misalnya, Muhammadiyah diminta ya kita siapkan nama, ICW diminta ya biarin ICW yang menentukan, LBH ya LBH yang menentukan, Kontras, Imparsial, dan lainnya. Oleh karena itu, kalau kita berandai andai, kalau 10 misalnya masyarakat sipilnya ya 6 lah, harus didominasi oleh publik," lanjutnya seperti dikutip dari Detikcom.

Maneger lantas membandingkan pengusutan Novel Baswedan dengan kasus-kasus besar lainnya. Sebutlah di antaranya kasus terorisme.

Dengan alat canggih yang dimiliki polisi, sejumlah kasus yang tergolong rumit, ternyata bisa diungkap.

Loading...

Maneger mencontohkan kasus terorisme bom Bali, bom Thamrin, Sibolga, dan Kampung Melayu. Bahkan, kata dia, jaringannya pun berhasil diungkap.

Makanya, dia menduga afa faktor non teknis yang membuat kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan belum terungkap hingga saat ini. Makanya, dia mengusulkan agar masyarakat sipil dilibatkan.

"Kenapa mesti masyarakat sipil? Itu untuk membangun kepercayaan, salah satu yang kita tekankan membangun kepercayaan, karena itu bagaimana publik secara awal kemudian dilibatkan," lanjut Maneger.

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sulardi mengatakan yang terpenting menurutnya pemerintah harus menuntaskan kasus Novel Baswedan. Masyarakat akan meragukan pemerintah dalam mengatasi persoalan hukum jika kasus Novel tidak tuntas.

"Yang penting kita mengembalikan kepercayaan terhadap institusi kepolisian dan presiden kalau ini tidak diungkap maka hilanglah kepercayaan. Hilangnya kepercayaan itu adalah harga yang tidak bisa dinilai," kata dia.

Loading...
Loading...