Senin, 05 Agustus 2019 19:36 WITA

Warga Demo Pelarangan Kompresor, Bupati dan Ketua DPRD Selayar Jawab Langsung

Penulis: Nurmiati
Editor: Abu Asyraf
Warga Demo Pelarangan Kompresor, Bupati dan Ketua DPRD Selayar Jawab Langsung
Bupati Selayar, Basli Ali

RAKYATKU.COM,SELAYAR - Aliansi Peduli Nelayan (APN) Desa Nyiur Indah Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin (5/8/2019). 

Dalam orasinya, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Nelayan Desa Nyiur Indah menyoroti soal pelarangan kompresor sebagai alat bantu selam. Kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada nelayan Desa Nyiur Indah. 

Aliansi Peduli Nelayan menilai penyitaan alat tangkap nelayan bukanlah solusi yang tepat karena akan menciptakan masalah baru yang berdampak pada kelangsungan hidup sehari-hari. Khususnya pada faktor ekonomi dan pendidikan anak nelayan. 

Olehnya itu Aliansi Peduli Nelayan Desa Nyiur Indah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengembalikan peralatan nelayan yang telah disita Balai Taman Nasional Takabonerate. 

Tuntutan lain agar pemerintah memberi toleransi kepada nelayan dengan peralatan berupa panah, kompresor, dan dakor untuk sementara waktu hingga pemuda dan mahasiswa melakukan edukasi, sosialisasi dan bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan selam yang memadai kepada nelayan. Tujuannya, agar mereka tetap melakukan aktivitas penyelaman seperti biasanya. 

Bupati Kepulauan Selayar H Muh Basli Ali bersama Ketua DPRD Mappatunru dan anggota DPRD H Andi Idris bersama Muh Anas Kasman menerima tujuh perwakilan demonstran untuk melakukan audiens di gedung DPRD Selayar. 

Bupati Selayar Basli Ali secara tegas menyampaikan tentang pelarangan kompresor sebagai alat bantu selam yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kendati demikian, Bupati berjanji kepada demonstran untuk memberikan bantuan kepada nelayan yang selama ini menggunakan kompresor berupa alat selam yang lebih memadai dan ramah lingkungan serta tidak membahayakan nyawa penggunanya dan juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Loading...

"Saya bersama ketua DPRD Selayar akan menganggarkan pada APBD tahun 2020. Jadi akan melakukan pendataan terlebih dahulu sehingga bantuan itu bisa lebih tepat sasaran," ucap Basli Ali. 

Terkait tuntutan demonstran soal solusi lain dari pemerintah sambil menunggu bantuan turun, Bupati meminta waktu untuk segera dirapatkan bersama dengan muspida dan unsur terkait untuk mendapatkan solusi terbaik bagi para nelayan. 

Sementara tuntutan mahasiswa soal pengembalian kompresor yang disita, Basli Ali menyebut bahwa ia tidak bisa mengintervensi. Sepenuhnya diserahkan kepada Balai Taman Nasional Takabonerate. 

Ketua DPRD Selayar Mappatunru mengatakan, apapun alasannya kita tidak boleh bersepakat dalam hal pelanggaran undang-undang, seperti halnya penggunaan kompresor sebagai alat bantu selam. 

"Jangan kita bersepakat pada opsi yang melanggar aturan. Soal komitmen kami terhadap nelayan seperti tuntutan para mahasiswa pasti akan kami jawab," kata Mappatunru. 


 

Loading...
Loading...