Senin, 22 Juli 2019 17:16 WITA

Beda Keterangan Kepala dan Staf BKD serta Wagub Sulsel Soal SK 193 Pejabat

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mays
Beda Keterangan Kepala dan Staf BKD serta Wagub Sulsel Soal SK 193 Pejabat
Arum Spink saat diwawancarai beberapa wartawan.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulsel, Andi Amran Sulaiman sudah menjalani pemeriksaan di sidang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Senin (22/7/2019). Mulai diperiksa pukul 13.20 Wita, Andi Sudirman Sulaiman baru keluar sekitar pukul 16.30 Wita.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Arum Spink mengatakan, pemeriksan Sudirman salah satunya, terkait proses terbitnya SK 193 pejabat yang dilantik akhir April lalu. 

Pada pemeriksaan terhadap Wagub Sulsel tadi kata Arum, Sudirman mengeluarkan pernyataan yang berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala BKD Sulsel Asri Sahrun Said, dan staf BKD Reza yang sudah diperiksa sebelumnya. 

"Cukup mengejutkan sebenarnya, ketika dikonfirmasi Pak Wagub soal SK 193 itu, disodorkan oleh Kepala BKD Sulsel. Jadi kalau selama ini disebut BKD tidak tahu, itu terbantah dengan pernyataan Pak Wagub yang mengatakan justru Kepala BKD itu yang mengantarkan SK. Jadi prosesnya diketehui," kata Pipink, sapaan Arum Spink. 

Makanya kata Pipink, berdasarkan pengakuan Wagub Sulsel itu, Pansus Hak Angket akan menelusuri lebih dalam lagi, terkait pihak-pihak yang terlibat dalam panambahan proses pelantikan pejabat dari 79 menjadi 193.

"Proses itu diketahui oleh semua. Dan Pak Wagub mengatakan, bahwa kalau saja SK 79 itu diberitahukan ke dia, maka tidak akan mungkin muncul masalah ini," tambah Pipink. 

Sebelumnya, mantan pelaksana tugas Kepala BKD Sulawesi Selatan, Lubis mengaku tak dilibatkan sama sekali dalam proses pembuatan SK tersebut. Padahal, selaku Kepala BKD, dirinya harusnya terlibat aktif dalam proses tersebut.

loading...

"Saya tak pernah dilibatkan. Pernah saya bertanya tapi mungkin dianggap angin lalu saja begitu," kata Lubis di sidang Pansus Hak Angket, Senin (8/7/2019). 

Menurutnya, SK tersebut dibuat oleh hanya satu orang saja tanpa melibatkan dirinya. Lubis menyebut nama staf BKD bernama Reza yang mengurusi SK itu.

"Kalau penilaiannya kan ada tim assesor yang memberikan nilai memang," tambahnya.

Rabu 10 Juli, Kepala BKD Sulsel, Asri Sharun juga diperiksa. Ia mengatakan, Asri menegaskan dia sebagai kepala BKD tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan sampai SK 193 pejabat itu dibacakan, dia sama sekali tidak pernah melihat naskah SK tersebut. 

"Jadi tidak ada paraf saya di situ. (Tanda tangan) tunggal Pak Wagub. Saya tidak mengatakan salah, yang jelas tim terpadu turun, ditemukan beberapa hal yang akan dievaluasi," katanya.

Staf BKD Sulsel, Reza juga pernah mengakui, jika SK 193 pejabat itu, diantarkan Bustanul untuk ditanda tangani Wagub Sulsel. Pada pukul 10 pagi, Bustanul yang mengantar SK itu dan menemui langsung Wagub Sulsel.

Loading...
Loading...