Senin, 22 Juli 2019 15:08 WITA

Empat Bulan Setelah Gagalkan drg Romi Syofpa Jadi PNS, Bupati Solok Selatan Ditangkap KPK

Editor: Abu Asyraf
Empat Bulan Setelah Gagalkan drg Romi Syofpa Jadi PNS, Bupati Solok Selatan Ditangkap KPK
drg Romi Syofpa Ismael

RAKYATKU.COM - Sedih juga mendengar kisah drg Romi Syofpa Ismael. Dia digagalkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bupati Solok Selatan gara-gara menggunakan kursi roda.

Padahal, dalam seleksi yang dilakukan secara berjenjang, termasuk tes kesehatan, drg Romi menempati rangking 1. Dia digugurkan hanya karena status penyandang disabilitas, walau hasil tes kesehatan menyatakan tidak ada masalah.

Kelulusannya sebagai CPNS dibatalkan bupati Solok Selatan pada 18 Maret 2019. Di situ tertera alasan mengundurkan diri dan atau tidak memenuhi persyaratan tertentu sehingga berkas yang sudah dilengkapi tidak dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan nomor induk kepegawaian. 

Ternyata empat bulan kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria. Dia adalah ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok Selatan yang langsung mundur pasca penetapan tersangka.

Kisah Pilu drg Romi Syofpa

Sebelum ikut seleksi CPNS, drg Romi Syofpa mengabdi sebagai honorer di Puskesmas Talunan, wilayah terpencil di Solok Selatan. Dia mulai bertugas tahun 2015. Setelah itu, ia diangkat menjadi pekerja tidak tetap. 

Pada Juli 2016, pasca operasi sesar melahirkan putri keduanya, dia menderita kelemahan pada otot tungkai bawah. Setelah berobat selama tiga bulan, dia kembali memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Talunan dengan menggunakan kursi roda.

Namun drg Romi tetap mengabdi di Puskesmas dan tidak ada masalah dalam penanganan pasien gigi di puskesmas. Hingga muncul seleksi CPNS 2018 dan ia ikut seleksi. 

"Dia menduduki peringkat terbaik ranking 1 untuk tes kompetensi," kata Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra, Senin (22/7/2019).

Setelah lolos tes kompetensi, drg Romi mengikuti tes kesehatan. Terjadilah perdebatan apakah drg Romi lolos kesehatan atau tidak sebagai dokter gigi. Romi lalu mengikuti tes di RSUD Solok dan dinyatakan sehat. 

Loading...

Untuk memperkuat argumen itu, dilakukan tes lagi di dokter ahli okupasi di Padang dan di Pekanbaru. Hasilnya menyatakan drg Romi tidak ada masalah kesehatan untuk melakukan aktivitasnya sebagai dokter gigi.

"Tiba-tiba bupati menganulir secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Ini bentuk diskriminasi. Seolah-olah kabupaten tidak mengakomodir posisi ini (karena disabilitas, Red)," pungkas Wendra.

Dukungan PDGI

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Sumbar memberikan dukungan kepada drg Romi. PDGI mengirimkan surat dan bertemu kepada pemda Solok Selatan yang menerangkan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya seorang dokter gigi sehari-harinya memang dalam kondisi duduk.

Tidak ada halangan bagi drg Romi untuk menjadi dokter gigi karena sudah teruji sejak tahun 2016 tetap menjalankan aktivitas sebagai dokter gigi walaupun menggunakan kursi roda. 

Di dalam konsil kedokteran, seorang dokter/dokter gigi kondisi seorang dokter bisa saja dalam kondisi disabilitas, dengan catatan khusus untuk dokter gigi tidak ada gangguan pada tubuh ekstrimitas atas yakni kedua tangan beserta jari, mata dan juga otak. 

Namun pemerintah Solok Selatan tetap bersikukuh membatalkan kelulusan drg Romi hanya karena kondisi disabilitasnya. Padahal penyandang disabilitas telah dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.


 

Loading...
Loading...