Rabu, 17 Juli 2019 10:14 WITA

KASN Batalkan 40 SK Danny Pomanto, 1.228 Pejabat Akan Dikembalikan ke Posisi Semula

Penulis: Fathul Khair
Editor: Abu Asyraf
KASN Batalkan 40 SK Danny Pomanto, 1.228 Pejabat Akan Dikembalikan ke Posisi Semula
Pelantikan pejabat yang dilakukan Moh Ramdhan Pomanto pada akhir masa jabatan.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membatalkan 40 Surat Keputusan (SK) pejabat yang pernah dilantik mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. 

Hal itu tertuang dalam surat pelaksana tugas Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019 dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Dengan adanya surat ini, maka diinstruksikan kepada penjabat wali kota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Pengembalian tersebut berdasarkan 40 SK Wali Kota sejak 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 dan melakukan evaluasi dan penataan kembali. 

Dalam arahan tersebut, Kemendagri memberi waktu paling lambat 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usul penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar kepada Kemendagri melalui gubernur Sulawesi Selatan.

"Saya kira dengan pengumuman ini tentu akan ada banyak ASN yang resah akan kepastian jabatan dan posisi mereka, beserta tunjangan-tunjangan yang mungkin sudah diterima oleh teman-teman sekalian," kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya di Lapangan Karebosi Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (17/7/2019).

Loading...

"Saya tekankan BKD dan BPKD Pemerintah Kota bersama Pak penjabat wali kota wajib untuk dalam perkara ini bekerja secara profesional dan tanpa pilih kasih dalam melakukan evaluasi dan penataan kembali jabatan-jabatan di lingkup pemerintah Kota Makassar. Kita akan tempatkan orang-orang yang memang kompeten, berpengalaman, dan pantas untuk memimpin," lanjutnya. 

Menurut Nurdin Abdullah, posisi ASN, kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan. Harus senantiasa bergerak bersama komponen masyarakat secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintah daerah sebagai anggota ASN dituntut untuk tetap mengedepankan tiga peran utamanya, yaitu sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah. 

Maka dari itu, kata Nurdin, harus selalu diingat bahwa jabatan dan kewenangan yang kita pegang adalah amanah dan doa dari rakyat dan orang-orang yang mempercayai kita untuk memimpin. 

"Dalam setiap keputusan, kebijakan dan dalam melaksankan tugas, kepentingan masyarakat harus yang selalu terdepan, bukan kepentingan pribadi. Karena jabatan dan kewenangan ada batas waktunya, tetapi kerja baik kita akan terus dikenang," ujarnya.

Loading...
Loading...