Jumat, 12 Juli 2019 21:45 WITA

KAM Laporkan Dugaan Korupsi di Pemprov Sulsel, ACC: Polisi Harus Cepat Agar Tak Jadi Fitnah

Editor: Abu Asyraf
KAM Laporkan Dugaan Korupsi di Pemprov Sulsel, ACC: Polisi Harus Cepat Agar Tak Jadi Fitnah
Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib menyatakan sangat mendukung laporan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran yang menjurus ke tindak pidana korupsi di lingkup Pemprov Sulsel.

“Kami sangat mendukung pelaporan tersebut sebagai langkah tepat dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel,” ujarnya.

Thalib, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa pihak pelapor pasti punya dasar dan bukti awal yang kuat. Semestinya polisi harus cepat melakukan penyelidikan, minimal melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang disebut dalam laporan tersebut. 

“Tindakan cepat kepolisian sangat penting agar persoalan tidak berkembang menjadi simpang siur di masyarakat,” ujarnya, Jumat (12/7/2019). 

Apalagi saat ini, kata Thalib, juga tengah bergulir persidangan hak angket yang membuka dugaan adanya bagi-bagi proyek di lingkaran dekat gubernur dan wagub. 

“Intinya polisi harus turun tangan cepat mengusut ini agar tidak melebar dan menjadi fitnah. Kalau memang benar, harus disidik. Kalau tidak, polisi harus umumkan juga,” tambahnya.

Loading...

Sebelumnya, Koalisi Aktivis Makassar (KAM) melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2018-2019 ke Polda Sulsel, Jumat (12/7/2019).
 
Dalam laporan tersebut, KAM mengungkap secara detail tentang dugaan penyalahgunaan anggaran Pemprov tersebut senilai total Rp748.447.000.

“Pengunaan anggaran yang dimaksud digunakan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga patut diduga terjadi pembiaran dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ansar dari KAM.

Dalam laporan tersebut diuraikan 16 poin di antaranya nota pembelian barang beauty designer, pembayaran kue kanre jawa, pembayaran beras dan telur pada rumah jabatan gubernur, pembayaran belanja makanan dan minuman tamu Pemprov Sulsel, pembayaran acara silaturahmi gubernur dengan masyarakat Kabupaten Bone. Totalnya Rp748.447.000. 

Menurut KAM, mereka secara bersama sama diduga keras melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan negara dan masyarakat mengalami kerugian.

Dalam akhir laporannya, KAM juga meminta pihak berwenang agar mengusut pembagian proyek ke keluarga gubernur yang diterangkan oleh Jumras, mantan kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel dalam sidang angket DPRD Sulsel. 

Loading...
Loading...