Jumat, 12 Juli 2019 02:27 WITA

Amdal RS Hasri Ainun Habibie Disorot, Wakil Ketua DPRD Ulas dari Perspektif Regulasi

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Adil Patawai Anar
Amdal RS Hasri Ainun Habibie Disorot, Wakil Ketua DPRD Ulas dari Perspektif Regulasi

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam angkat bicara tentang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang disorot berbagai pihak.

Alumni Sarjana Hukum ini, mengurai detail tentang aturan amdal dalam pembangunan, termasuk Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie.

"Saya sudah lama dalami persoalan ini, dan berkali-kali sudah berikan penjelasan dan memberi solusi pemecahan masalahnya, bahkan saya sudah ketemu langsung pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Alhamdulilah sekarang sudah dijalankan," ujar Ato, sapaan putra eks Walikota Parepare, Kamis, (11/7/2019).

Izin Linkungan, kata Ato diatur dalam UU PPLH 32 Tahun 2009. Dalam UU tersebut diatur tentang kewajiban setiap usaha atau kegiatan untuk memiliki Izin Lingkungan, serta pemberian sanksi membangun tanpa amdal. Hal itu lanjutnya, diatur dalam pasal 36 dan 109.

Tindak lanjut dari UU PPLH maka terbitlah PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Permen LHK No 5 tahun 2012 tentang jenis usaha wajib Amdal. Dari hasil evaluasi kementerian menemukan masih banyak usaha atau kegiatan belum memiliki izin lingkungan yang menjadi salah satu penyebab aturan tersebut diterbitkan.

"Namun ternyata masih banyak juga kegiatan sedang berlangsung dan penerapan aturan di daerah belum berjalan dengan baik, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Permen LHK nomor 102 tahun 2016 yang mengatur suatu kegiatan yang telah berjalan atau telah mendapan izin usaha tetapi tidak memiliki izin lingkungan," jelas Ato.

Dari regulasi itu lanjut dia, ditegaskan bahwa, usaha atau kegiatan yang telah berjalan tanpa amdal harus dibuatkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).  

"Dan kalau tidak memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL, maka dibuatkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)," detail politisi Demokrat ini.

Loading...

Lantas bagaimana dengan kegiatan atau usaha yang sedang berjalan tanpa amdal, maka kegiatan tersebut harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan sebelum DELH atau DPLH dibuat.

Bagaimana dengan RS Hasri Ainun Habibie?

Ato mengungkapkan, meski pada 2015 RS Hasri Ainun Habibie dibangun tanpa amdal, namun rumah sakit regional tersebut telah memiliki DELH atau DPLH sebagaimana keharusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ia jelaskan. 

"Saya jelaskan bahwa untuk DELH  RS Hasri Ainun sudah ada dan sekarang amdal untuk pembangunan lanjutan dalam tahap penyusunan," papar Ato.

Ketua DPC Demokrat Parepare ini juga menjelaskan alasan tender atau lelang pembangunan RS type B plus itu dilakukan dengan cepat.

"Tentu kita bertanya kenapa mesti cepat dilelang sedangkan amdal belum selesai? Pemda cepat melakukan lelang karena bantuan semuanya dianggarkan di tahun 2019 dan sifatnya jamak sehingga kalau terlambat dikerjakan atau tidak selesai di tahun 2019 maka anggarannya bisa hilang atau sebagian tidak dapat diterima karena sistem pembayarannya tidak sekaligus tetapi bertahap misalnya tahap pertama 30 %, tahan II 40% dan tahan III 30%. Lalu solusi jika lelang sudah selesai sedang amdal belum selesai, maka pada saat  pembuatan kontrak dengan rekanan biasanya dibuatkan satu pasal perjanjian yang berbunyi, kira-kira begini pekerjaan dapat dikerjakan jika amdal sudah selesai atau pekerjaan tidak dapat dikerjakan jika amdal belum selesai dan seterusnya," detail Ato. 

Loading...
Loading...