Minggu, 30 Juni 2019 13:56 WITA

Kembalikan Hukuman Mati, Sri Lanka Rekrut Dua Algojo

Editor: Suriawati
Kembalikan Hukuman Mati, Sri Lanka Rekrut Dua Algojo
Demonstran menentang hukuman mati (Reuters)

RAKYATKU.COM - Pihak berwenang Sri Lanka telah merekrut dua algojo, menjelang pelaksanaan empat eksekusi mati.

Iklan perekrutan itu pertama kali diumumkan pada bulan Februari, dan lebih 100 kandidat dikabarkan merespons iklan itu.

Adapun kriterianya adalah pria Sri Lanka berusia 18-45 tahun. Pelamar juga harus memiliki karakter moral serta mental yang kuat.

Seorang juru bicara penjara mengatakan dua kandidat yang diterima harus melalui pelatihan akhir yang akan memakan waktu sekitar dua minggu.

Perekrutan dilakukan setelah algojo terakhir mengundurkan diri lima tahun lalu, karena shock ketika melihat tiang gantungan. Ada juga orang lain yang dipekerjakan tahun lalu tetapi tidak muncul untuk bekerja.

Di Sri Lanka, pemerkosaan, perdagangan narkoba dan pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman mati. Tetapi tidak pernah ada eksekusi yang dilakukan di negara itu sejak tahun 1976.

Menurut laporan BBC, keempat tahanan yang akan dieksekusi tahun ini telah melakukan pelanggaran narkoba.

Loading...

Presiden Maithripala Sirisena mengatakan hukuman mati sedang dipulihkan untuk menekan perdagangan narkoba di Sri Lanka.

"Saya telah menandatangani surat kematian empat orang," kata Presiden Sirisena. "Mereka belum diberi tahu. Kami belum ingin mengumumkan nama-nama itu karena itu bisa mengakibatkan kerusuhan di penjara."

Dia mengatakan ada 200.000 pecandu narkoba di negara itu dan 60% dari tahanan berada di penjara karena tuduhan narkoba.

Namun hukuman mati telah menarik pengunjuk rasa. Mereka menuduh presiden menggunakan hukuman itu untuk mendapatkan popularitas menjelang pemilihan.

Beberapa negara seperti Inggris, Prancis dan Norwegia, serta Uni Eropa juga mengutuk keputusan Sri Lanka untuk menghidupkan kembali hukuman mati.

"Hukuman mati adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. UE dengan tegas menentang penggunaannya dalam semua keadaan dan semua kasus," kata pernyataan Uni Eropa.

Loading...
Loading...