Rabu, 26 Juni 2019 22:01 WITA

Jenggala Center: "Moeldoko, Berhentilah Bikin Pernyataan Provokatif"

Editor: Aswad Syam
Jenggala Center:
Syamsuddin Radjab

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Jelang pembacaan sengketa hasil pemilu oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Jenggala Center minta agar semua pihak menahan diri mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif. 
Seperti yang dilakukan Moeldoko dengan menuduh adanya kelompok jaringan teroris dalam aksi di depan Mahkamah Konstitusi.

Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab
 dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyatku.com mengatakan, pernyataan demikian menandakan Moeldoko tidak memercayakan penanganan keamanan kepada aparat kepolisian.

Karena terbukti, hingga saat ini tidak ada seorangpun yang disangkakan melakukan tindakan teroris dalam aksi di depan MK. Bahkan yang diduga melakukan tindakan makar pun perlahan dan pasti dibebaskan atau ditangguhkan, karena alasan subjektif penyidik kepolisian.

"Pernyataan-pernyataan Moeldoko sejauh ini, justeru sangat merugikan pihak kontestan nomor urut 01 dan tidak membantu membuat suasana menjadi damai, tenteram dan aman," ujar Syamsuddin Radjab.

Ketua PB HMI 2003-2005 ini mengatakan, Moeldoko seolah masih merasa diri sebagai panglima TNI dan atau seolah aparat penegak hukum.

"Sebagai wakil TKN dan Kepala KSP, seharusnya memiliki standar etika sosial yang tinggi dengan tidak melontarkan tuduhan serampangan, yang berakibat pihak lainnya memberi respons negatif ke Paslon 01 akibat pernyataannya," beber Olleng, sapaan akrabnya.


Sikap terbaik kata dia saat ini jelang pembacaan putusan sengketa hasil pemilu di MK, adalah diam, sabar dan patuh terhadap putusan tersebut.

Loading...

Para pihak dalam sengketa pemilu kata dia, telah bertarung gagasan, bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang diyakininya, sehingga akan lebih baik ikut menenangkan suasana agar kondusif.

Aksi demontrasi atau penyampaian pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin konstitusi, sehingga bukan untuk dilarang tapi kewajiban negara untuk mengawal penyampaian hak dimaksud, agar dapat dilaksanakan bukan malah diprovokasi.

"Kalau ada tindakan kriminal dalam penyampaian hak, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan wajar dan setimpal.

 Mari tetap jaga kondisi aman dan damai ini dan bahkan setelah pembacaan putusan MK ke depan dengan kondisi yang sama amannya," ujarnya.

Olleng menambahkan, jika masih ada belum puas, maka persiapkan bertarung di Pemilu 5 tahun berikutnya. "Demikian demokrasi dibangun di atas kesadaran hukum dan ketaatan terhadap konstitusi," pungkas pria asal Jeneponto, Sulsel ini.

Loading...
Loading...