Rabu, 26 Juni 2019 20:46 WITA

Hak Angket Gubernur Sulsel, Akademisi: Jangan Samakan DPRD dengan SKPD

Penulis: Syukur
Editor: Aswad Syam
Hak Angket Gubernur Sulsel, Akademisi: Jangan Samakan DPRD dengan SKPD
dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Hasnan Basri

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Hak angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang didukung oleh 60 anggota DPRD Sulsel, akhir-akhir ini mengundang perhatian semua kalangan di Sulsel. 

Tak hanya oleh politikus, hak angket ini juga mengundang perhatian para akademisi di Sulsel. Salah satu akademisi yang angkat bicara terkait diloloskannya hak angket oleh DPRD Sulsel adalah Hasnan Hasbi. 

"Ya namanya pekerjaan ada target, setelah mencapai target akan dievaluasi hasil pekerjaannya. Mungkin hasil kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dianggap tidak memuaskan bagi para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga digaungkannya hak angket ini," ungkap Hasnan yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Dia menjelaskan, sejarah lahirnya hak angket berawal dari adanya hak investigasi atau right to investigate. Hasnan melihat hak angket yang dirumuskan oleh para anggota DPRD Sulsel dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif untuk sebagai check and balance kepada Pemprov Sulsel, kedudukannya sebagai lembaga eksekutif. 

"Nah hak angket ini disepakati oleh para anggota DPRD Sulsel. Mungkin ada suatu tindakan, keputusan yang keliru, dugaan penyalahgunaan kewenangan, dugaan maladministrasi, dugaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang tidak terbuka, administrasi pengangkatan pejabat di lingkup pemerintah provinsi tidak teliti, pencopotan pejabat di lingkup pemerintah provinsi yang tidak mendasar, dugaan kebijakan yang melanggar norma dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur," beber Hasnan yang juga sementara menyelesaikan program study S3 di Jakarta.

Hak angket ini disebutkan menjadi suatu media, untuk menjembatani pertanyaan-pertanyaan para anggota DPRD Sulsel, agar mendapatkan jawaban dari para pejabat Pemprov Sulsel.

Ditanya soal dampak pasca disetujuinya hak angket dan telah dilaluinya proses mendengarkan pendapat dari pemilik hak jawab dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, Hasnan menyebut berdasarkan ketentuan hukumnya, maka dapat diberhentikan atau dimakzulkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, secara spesifik pada Pasal 159 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 371 ayat (1) huruf b. 

"Dasar hukum hak angket itu kuat loh. Jadi Pemprov Sulsel, jangan tinggal diam, respons dong," jelasnya. 

Loading...

Disebutkan, setelah terbentuk pansus hak angket tugas berikutnya bagi lembaga legislatif adalah bagaimana membuktikan adanya kebijakan pemerintah yang merugikan atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, yang akibatnya berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. 

"Dan jika hal itu dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan, maka cukup alasan untuk kemudian lembaga legislatif menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari hak angket, kemudian pendapat para anggota DPRD Sulsel akan diuji di Mahkamah Agung RI," tambahnya.

Hasnan yang juga berprofesi sebagai lawyer/pengacara kasus besar menggambarkan, sekiranya dirinya yang menjabat sebagai Gubernur Sulsel. Tentunya ia akan membangun komunikasi yang baik dengan para anggota dewan. 

Hasnan berharap, lembaga eksekutif dalam hal ini Pemprov Sulsel, memposisikan kedudukannya sama dengan lembaga legislatif.

"Jika saya di luar negeri dan mendengar berita tentang hak angket ini kemudian akan dibuat pansus, maka saya akan segera kembali ke tanah air dan mengadakan konsolidasi. Sebab ini sangat urgent. Jangan samakan DPRD ini seperti SKPD," cetus Hasnan sambil tertawa. 

Sebelumnya, sejumlah poin hak angket yang disampaikan legislator Sulsel di antaranya, kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, manajemen PNS, dan dugaan KKN, termasuk pelaksanaan APBD Sulsel tahun 2019.

Loading...
Loading...