Selasa, 25 Juni 2019 20:11 WITA

Ngeri-Ngeri Sedap Hak Angket; Seharusnya Rapat-Rapat Digelar Live

Editor: Abu Asyraf
Ngeri-Ngeri Sedap Hak Angket; Seharusnya Rapat-Rapat Digelar Live
Syamsuddin Alimsyah (merah)

Oleh: Syamsuddin Alimsyah
(Pendiri Kopel Indonesia)

MEMBACA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sangat jelas di sana hak angket adalah hak yang diberikan konstitusi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan. 

Hak angket dijelaskan dapat digunakan DPRD dalam rangka penyelidikan atas kebijakan kepala daerah yang dipandang meresahkan publik secara luas atau karena ada pelanggaran undang-undang.

Yang menarik sekarang ini, publik sudah berdebat jauh dan meramal seolah dengan hak angket ini nasib gubernur sudah kiamat.

Memang benar semua harus hati-hati menghadapi hak angket karena implikasinya berat. Berbeda dengan hak interpelasi. Namun, tidak juga mesti panik.

Harus dipahami ini masih panjang perjalanan. Secara aturan,  sidang paripurna DPRD Senin (25/6/2019) sesungguhnya baru tahap awal yakni menandai dimulainya atau disetujuinya atas nama lembaga DPRD untuk diadakan penyelidikan kepada gubernur dan wakilnya atas beberapa hal yang dituduhkannya. 

Apakah tuduhan itu benar? Bagaimana bisa terjadi dan dampaknya bagaimana?

Pembuktiannya masih panjang dan akan dibentuk panitia khusus angket. Pimpinan punya batasan waktu selama tujuh hari, terhitung sejak paripurna. 

Keanggotaanya juga jelas, perwakilan dari semua unsur fraksi. Idealnya semuanya terlibat, termasuk yang awal tidak setuju angket karena ini sudah keputusan DPRD yang diambil dalam forum tertinggi, paripurna.

Loading...

Bagaimana jika ada fraksi menolak mengutus anggotanya? Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, tidak ada penjelasan rinci soal ini. 

Namun, dalam syarat pengajuan hak angket juga hanya disebut lebih satu fraksi. Terlebih pula hak angket sudah menjadi agenda DPRD. SK akan dibuat melalui keputusan DPRD. 

Jadi sederhananya, yang tidak mengutus anggotanya akan rugi sendiri tidak memiliki kesempatan bertanya atau memeriksa atas tuduhan tersebut.

Berharap anggota angket nanti harus benar-benar bekerja maksimal. Mengatur waktu dan memastikan para pihak yang akan dipanggil adalah benar adanya mengetahui persoalan yang dibahas dalam angket.  

Sederhananya, panitia harus mampu mengelola waktu mengingat masa kerja dibatasi maksimal hanya 60 hari untuk mengungkap benar atau tidaknya kasus yang tuduhkan dalam angket tersebut.

Panitia angket harus bekerja profesional. Lepas dari dendam pribadi dan atau dendam politik. Panitia angket harus mampu memastikan bekerja karena atas dasar semangat mandat rakyat yakni mengungkap kebenaran. Benar bahwa terbukti ada pelanggaran atau benar bahwa tidak terbukti pelanggaran.

Olehnya menjadi keharusan semua kerja kerja panitia angket harus transparan, terbuka untuk publik. Bila perlu semua terpublikasi secara live sepanjang tidak berkaitan dengan privasi seseorang. 

Publik harus diberi ruang atas haknya secara luas. Biar tidak ada lagi muncul diksi daging yang berduri he..he...(*)

Loading...
Loading...