Sabtu, 22 Juni 2019 05:30 WITA

Yusril Ancam Polisikan Saksi 02 Gara-Gara Amplop, Diselamatkan MK?

Editor: Abu Asyraf
Yusril Ancam Polisikan Saksi 02 Gara-Gara Amplop, Diselamatkan MK?
Teuku Nasrullah bersama Bambang Widjojanto

RAKYATKU.COM - Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengancam akan mempolisikan saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bagaimana prosedurnya?

Dalam sidang, Yusril menduga beberapa saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, telah memberikan keterangan palsu.

Salah satu saksi yang yang disebut Yusril adalah Beti Kristiana yang membawa amplop surat suara yang diduga palsu.

Anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah mempersilakan Yusril membawa kasus tersebut ke jalur pidana.

"Oh silakan. Kalau ada kebohongan, dalam memberikan keterangan, ya dia terjerat dengan hukum pidana," kata Nasrullah.

Hanya saja, menurut Nasrullah, terdapat aturan di KUHAP yang menyebut kesaksian palsu hanya bisa dipidanakan pasca majelis hakim menetapkan bahwa saksi tersebut berbohong.

"Sekarang sudah ada belum penetapan hakim yang dia memberikan keterangan palsu?" tanya Nasrullah.

loading...

Majelis MK, sambung Nasrullah, sampai saat ini belum menetapkan Beti memberi kesaksian palsu. Maka itu, aneh bagi pihaknya melihat sikap Yusril.

"Penyidik tak boleh menyidik secara begitu saja laporan itu. Kalau tidak ada penetapan hakim, tidak bisa disidik," ujarnya.

Nasrullah mengakui tim hukum Prabowo-Sandi memang sudah mendaftarkan bukti amplop-amplop dari saksi Beti ke panitera MK. Namun, pihaknya menyerahkan kepada majelis MK yang menilainya.

Kuasa hukum, kata dia, tidak tahu apakah amplop itu palsu atau bohong-bohongan karena saksi yang membawanya. Amplop itu, menurut Beti, diperoleh di halaman kantor kecamatan.

Nasrullah menambahkan, ancaman Yusril itulah yang sempat dikhawatirkan pihaknya di awal persidangan. Makanya, dia meminta agar para saksi dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kubu 02 khawatir, saksi mereka akan dikriminalisasi setelah menyampaikan kesaksian dalam persidangan. Namun, permohonan itu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Loading...
Loading...