Sabtu, 22 Juni 2019 01:00 WITA

Berlatar Pakar Hukum Pidana, Ahli Jokowi Bilang Tim Prabowo Tak Bisa Buktikan TSM

Editor: Abu Asyraf
Berlatar Pakar Hukum Pidana, Ahli Jokowi Bilang Tim Prabowo Tak Bisa Buktikan TSM
Prof Edward Omar Sharif Hiariej

RAKYATKU.COM - Guru besar hukum pidana UGM, Prof Edward Omar Sharif Hiariej yang dihadirkan kubu Jokowi-Ma'ruf, Jumat (21/6/2019) memberatkan pemohon, Prabowo-Sandi.

Prof Eddy, sapaannya, merupakan pakar kelahiran Ambon, Maluku, 10 April 1973. Menurutnya, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak dapat membuktikan tuduhan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Merujuk pada fundamentun petendi (dasar gugatan) kuasa hukum pemohon menunjukkan beberapa peristiwa kemudian menggeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur sistematis dan masif," ujar Prof Eddy.

Dia menambahkan, tim kuasa hukum tak dapat menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kecurangan yang disebut terstruktur dan sistematis dengan dampaknya yang luas terhadap hasil pemilihan umum. 

Ia menjelaskan, jika merujuk pada Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pelanggaran terstruktur artinya dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. 

Dalam konteks tersebut, harus dibuktikan dua hal, yaitu adanya meeting of mind antar pelaku pelanggaran dengan syarat subjektif dan adanya kerja sama yang nyata. 

loading...

Perihal sistematis, lanjutnya, mensyaratkan pelanggaran dilakukan secara matang, tersusun dan rapi. Ia mengatakan, dalam konteks tersebut harus dibuktikan apa substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana perencanaan itu dilakukan. 

Sedangkan pelanggaran yang masif merujuk pada skala terjadinya kejahatan tersebut. Namun, Prof Eddy menilai hal tersebut tidak terlihat dalam dasar gugatan dalam dalil permohonan tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga. 

"Perihal masif mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran dan dampak. Hubungan kausalitas itu harus dibuktikan, bukan sebagian tapi sangat luas," urai dia seperti dikutip dari Kompas.com.

"Dalam fundamentum petendi hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh kuasa hukum pemohon. Kuasa hukum pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur sistematis yang berdampak masif," tutup dia.


 

Loading...
Loading...