Kamis, 20 Juni 2019 11:35 WITA

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo, Politikus PDIP Sayangkan

Editor: Abu Asyraf
Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo, Politikus PDIP Sayangkan
Eva K Sundari

RAKYATKU.COM - Pegiat hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar mendadak menolak menjadi saksi untuk Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Salah satu alasannya, keterangan yang akan dia sampaikan menyerang kedua kubu. Baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari menyayangkan sikap Haris.

Menurut Eva, Haris seharusnya bisa memisahkan dua hal berbeda antara menjadi saksi gugatan hasil Pilpres di MK dengan urusan penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM. 

"Menurutku harusnya dipisahkan dua masalah yang berbeda. Dengan menjadi saksi, dia malah bisa memperjuangkan nilai-nilai HAM yang diyakini," ujar Eva.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, penolakan Haris untuk bersaksi, merupakan pukulan balik kepada kubu Prabowo-Sandi.

Loading...

"Yang mengajukan adalah Tim 02, mengajukan saksi yang tidak bersedia menjadi saksi adalah 'pukulan balik' buat tim 02," kata Andreas.

Andreas juga menyinggung salah satu alasan penolakan Haris sebagai saksi. Alasan penolakan yang disinggung itu terkait catatan HAM.

"Apalagi Haris juga tidak bersedia karena alasan pelanggaran HAM oleh Prabowo," ucapnya.

Haris memang menyebut soal catatan HAM menjadi salah satu alasannya menolak sebagai saksi gugatan hasil Pilpres di MK. Dia menyebut baik pihak Prabowo sebagai pemohon dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak terkait sama-sama punya catatan terkait masalah HAM.

"Bahwa selain itu, dan juga penting, saya selaku bagian dari masyarakat Indonesia yang selama ini menuntut akuntabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau, memandang dua kubu kontestan Pilpres 2019, baik kubu Bapak Joko Widodo maupun kubu Bapak Prabowo Subianto, memiliki catatan pelanggaran HAM, di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat; sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," tulis Haris dalam surat yang ditujukannya kepada hakim konstitusi.
 

Loading...
Loading...