Rabu, 19 Juni 2019 09:14 WITA

Ini Empat Bantahan Tim Jokowi-Ma'ruf yang Bisa Kalahkan Prabowo-Sandi di MK

Editor: Abu Asyraf
Ini Empat Bantahan Tim Jokowi-Ma'ruf yang Bisa Kalahkan Prabowo-Sandi di MK
Yusril Ihza Mahendra dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf.

RAKYATKU.COM - Sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung menarik. Tiga kubu yang terlibat mempertontonkan kemampuan mereka untuk meyakinkan hakim konstitusi.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf, misalnya, tampil mementahkan seluruh gugatan tim hukum Prabowo-Sandi yang disampaikan sebelumnya.  Dalil-dalil yang disampaikan tak kalah kuat.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra membacakan kesimpulan jawabannya di gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Setidaknya ada empat poin bantahan tim Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap permohonan Prabowo-Sandi, seperti berikut ini:

1. Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alasan hukum. Pembatalan peserta pemilu salah satunya terkait dugaan pelanggaran administratif TSM diatur dalam Pasal 286 juncto Pasal 463 UU Pemilu yang diselesaikan Bawaslu. 

Dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya tidak ditanggapi pihak terkait dan dinyatakan ditolak karena dianggap tidak relevan dengan posisi hukum pihak terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil Pemilu.

2. Netralitas Aparat

Soal dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan pilpres Prabowo-Sandiaga, dinilai tim Jokowi tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.

Ketidaknetralan aparat disebut bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar.

Menurut tim Jokowi, kubu Prabowo tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran netralitas aparat, seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, pelaku, dan akibat, serta hubungannya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Terkait netralitas Polri, Kapolri sudah menyampaikan dan memerintahkan jajarannya selalu bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, Kapolri sudah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat kepolisian menjaga netralitas.

Loading...

3. Penyalahgunaan APBN/APBD

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah. Dalil kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut tidak beralasan.

Tim Prabowo-Sandiaga sebelumnya mendalilkan tujuh program pemerintah, yakni menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri; menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal; menaikkan gaji perangkat desa; menaikkan dana kelurahan; mencairkan dana bansos.

Kemudian, menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan) serta menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri sebagai bagian dari kecurangan Pemilu TSM dan modus vote buying atau money politics.

Menurut tim Jokowi-Ma'ruf, secara umum program-program tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan perintah UU. Semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU, khususnya UU tentang APBN. 

Katanya, tidak mungkin dan salah secara hukum jika program-program tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan alokasi dana yang telah tertuang dalam UU APBN. UU ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku pembuat UU.

4. Posisi Ma'ruf Amin

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah.

Tim hukum Jokowi menjelaskan posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/3/PBI/2019.

Selain itu, calon wakil presiden nomor urut 01 bukan pejabat PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah karena sebagai Dewan Pengawas Syariah, calon wakil presiden nomor urut 01 bertanggung jawab kepada DSN-MUI, bukan RUPS PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah layaknya direksi dan komisaris. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Loading...
Loading...