Rabu, 19 Juni 2019 07:00 WITA

Hampir Pasti di Kalimantan, Biaya Pindah Ibu Kota Diperkirakan Rp466 Triliun

Editor: Fathul Khair Akmal
Hampir Pasti di Kalimantan, Biaya Pindah Ibu Kota Diperkirakan Rp466 Triliun
Ilustrasi Kota Jakarta

RAKYATKU.COM - Calon lokasi ibu kota baru Indonesia perlahan mulai menemui titik terang. Dalam rapat kerja yang digelar Komisi XI dengan pembahasan asumsi makro 2020 kemarin (17/6/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro buka suara mengenai calon ibu kota tersebut.

"Dan pemindahannya (ibu kota) hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di depan Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja, Senin (17/6/2019).

Meski, Bambang belum menyebutkannya secara rinci lokasi ibu kota baru tersebut. Selain itu, Bambang juga memaparkan strategi pembiayaannya. Dia bilang, pemindahan ibu kota seminimal mungkin tak menggunakan anggaran negara.

Memindahkan ibu kota pun membutuhkan dana besar. Ratusan triliun rupiah diprediksi akan diperlukan untuk membangun ibu kota baru.

Sebelumnya, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Bambang bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.

Loading...

"Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar," kata Bambang dilansir dari detik.

Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber, Bambang menyebutkan mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.

Nantinya, APBN khusus infrastruktur inti digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Lalu skema KPBU untuk fasilitas sosial, proyek BUMN untuk infrastruktur utama, dan proyek swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial.

Loading...
Loading...