Kamis, 13 Juni 2019 09:19 WITA

Medsos Dibatasi saat Sidang MK? Ini Jawaban Menkominfo

Editor: Abu Asyraf
Medsos Dibatasi saat Sidang MK? Ini Jawaban Menkominfo
Menkominfo, Rudiantara

RAKYATKU.COM - Ada wacana pembatasan media sosial (medsos) saat sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara angkat bicara.

Sebelumnya, pemerintah melakukan pembatasan medos saat berlangsungnya aksi 21-22 Mei 2019 di Bawaslu. Saat itu, pengguna medsos tidak bisa melihat atau berkirim gambar.

Salah satu tujuannya, membatasi penyebaran hoaks atau informasi yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Pembatasan medsos kala itu ikut berimbas pada pelaku bisnis online.

Potensi rusuh cukup terbuka saat sidang MK. Terutama bagi pihak yang tidak puas dengan putusan MK. Itu sebabnya muncul wacana untuk kembali membatasi medsos untuk menekan penyebaran hoaks.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah tidak melakukan pembatasan kalau memang tidak signifikan mempengaruhi masyarakat.

Dia mengatakan, URL per hari yang digunakan menyebarkan konten hoaks maupun negatif yang berkaitan dengan aksi 22 Mei serta hasil pengumuman KPU RI pada 21 hingga 23 Mei dikatakannya hingga 600-700 konten per hari sehingga dilakukan pembatasan.

Loading...

Sementara mulai 24 Mei 2019 URL yang digunakan menurun sekitar 300 konten dalam sehari dan kini terus menurun hingga sekitar 100 konten.

Apabila konten hoaks masih di sekitar angka tersebut pada saat sidang di MK berlangsung, pembatasan fitur media sosial dinilai tidak perlu dilakukan.

Rudiantara pun mengimbau masyarakat pengguna media sosial turut bertanggung jawab menjaga situasi kondusif dengan tidak menyebarkan berita bohong, apalagi dalam bentuk gambar dan video yang direkayasa.

"Saya harap tidaklah (pembatasan), masyarakat juga ini tanggung jawab kita semua menjaga media sosial agar tidak digunakan untuk menghasut," kata dia.

Sementara itu, sidang pendahuluan PHPU Pilpres dilaksanakan 14 Juni 2019. Setelah sidang pendahuluan dilaksanakan, MK memiliki waktu 14 hari untuk mengeluarkan putusan.
 

Loading...
Loading...